Golkar-Nasdem, Persaingan Ical-Paloh
ical_paloh1.jpg
DOK.SRIPO
Ical-Paloh
Sriwijaya Post - Sabtu, 26 Juni 2010 10:34 WIB
JAKARTA — Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, melihat faktor pertarungan pribadi lebih mewarnai perseteruan antara para tokoh pentolan Partai Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem). Perseteruan itu secara tidak langsung diyakini Ikrar menguntungkan bagi Nasdem, yang tengah menjajaki diri untuk berubah menjadi parpol menjelang Pemilu 2014.
“Saya melihat pertarungannya lebih bersifat personal. Ini sisa-sisa persaingan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar lalu antara Ical (Aburizal Bakrie) dan Paloh (Surya Paloh), yang dimenangkan oleh Ical. Saking meruncingnya perseteruan itu, Partai Golkar kan malah sampai mengeluarkan ultimatum kepada para kadernya jika ikut Nasdem harus keluar dari Partai Golkar," ujar Ikrar, Jumat (25/6/2010).
Lebih lanjut, Ikrar menambahkan, perseteruan keras yang lebih bersifat personal menjadi semakin dimungkinkan ketika baik Ical maupun Paloh mempunyai latar belakang karakter dan status yang lebih kurang sama. Keduanya berkarakter keras dan tidak suka ditantang, serta sama-sama berasal dari kalangan pebisnis yang mempunyai uang dan menguasai media massa.
“Kalau konflik-konflik yang terjadi di masa lalu di Partai Golkar tidak sampai berkembang menjadi konflik personal karena pihak yang berseteru berasal dari kalangan politisi murni yang sudah matang. Bukan seperti sekarang, berlatar belakang pedagang yang lalu jadi politisi,” ujar Ikrar.
Ikrar mencontohkan, di masa kepemimpinan Akbar Tandjung terjadi perseteruan yang kemudian berujung pada pemecatan salah seorang kader utamanya, Fahmi Idris. Akan tetapi, persoalan pribadi dalam kekisruhan itu, menurut Ikrar, malah kemudian bisa dihilangkan antara Akbar dan Fahmi.
Kamis 10. of Juni 2010 13:26
PENGAMAT: DANA INSPIRASI AKAN LAHIRKAN KETIDAKADILAN
Ternate - Pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr Ridha Ajang mengatakan, jika dana aspirasi Rp15 miliar untuk setiap anggota DPR-RI yang diusulkan Partai Golkar disetujui, pasti akan melahirkan berbagai ketidakadilan.
"Ketidakadilan tersebut di antaranya ada daerah yang akan mendapat alokasi dana aspirasi lebih besar karena memiliki jumlah daerah pemilihan lebih banyak, kata Ridha di Ternate, Kamis.
Selain itu, kata Ridha, dana aspirasi tersebut sebagian besar dinikmati oleh anggota DPR dari tiga parpol besar akni Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP karena ketiga parpol itu memiliki wakil terbanyak di DPR-RI.
Hal itu jelas akan menimbulkan rasa ketidakadilan pada parpol yang hanya memiliki wakil sedikit di DPR-RI, termasuk parpol yang hanya meloloskan wakil di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ujarnya.
Ridha mengatakan, ketidakadilan lainnya kalau dana aspirasi tersebut disetujui adalah kader-kader parpol di daerah akan semakin kecil peluangnya meraih dukungan dari rakyat pada pemilu legislatif mendatang untuk mendapatkan kursi di DPR-RI.
"Anggota DPR-RI pasti akan memanfaatkan dana aspirasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dari rakyat di daerah pemilihanya, sehingga pada pemilu legislatif mendatang akan kembali terpilih ke Senayan," katanya.
Ridha yang juga Direktur Konsorsium Makuwaje, salah satu LSM antikorupsi di Malut itu mengatakan dana aspirasi tersebut dapat pula menjadi lahan korupsi anggota DPR dan pihak-pihak yang menangani dan aspirasi di daerah.
Oleh karena itu pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR-RI harus menolak dana aspirasi tersebut, begitu pula seluruh elemen masyarakat Indonesia harus bersatu untuk menolak dana aspirasi itu, katanya.
Ia mengatakan, kalau anggota DPR-RI ingin memajukan kesejahteraan rakyat di daerah pemilihanya, dapat menggunakan prosedur yang telah ada, misalnya memperjuangkannya melalui alokasi anggaran di APBN.
Anggota DPR-RI, tambah Ridha, sebaiknya lebih mengkonsentrasikan diri pada kegiatan pengawasan, karena banyak proyek pembangunan yang didanai APBN dan berbagai kementrian termasuk yang dilaksanakan pemda, tidak dilaksanakan secara baik. (ant)
Kamis 10. of Juni 2010 13:19
CALON PIMPINAN KPK TAK DIINGINKAN MASYARAKAT TAK AKAN LOLOS
Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar menjamin figur yang tidak diinginkan masyarakat untuk menjadi pimpinan KPK tidak akan terjaring dalam proses seleksi.
Patrialis yang menjabat Menteri Hukum dan HAM sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan Pansel atau Panitia Seleksi memiliki tanggung jawab penuh untuk meneliti setiap calon guna mengetahui apakah calon tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas para koruptor atau tidak .
"Nanti kita akan menanyakan teman-temannya siapa saja selama ini. Kalau mereka membela kasus, kasus apa saja, sampai dimana, nanti akan terungkap," ujarnya.
Menurut Patrialis, setiap calon dalam proses seleksi nantinya juga akan menghadapi profile assestment test yang dilaksanakan oleh lembaga resmi profesional sehingga integritas dan kepribadian para calon pasti dapat diketahui oleh pansel.
"Nanti akan terungkap, ketahuan itu. Jadi tidak akan terjaring orang-orang yang tak diinginkan oleh masyarakat. Ini Pansel kan punya martabat juga, bayangkan itu di dalamnya kan tokoh-tokoh terkenal, masa kita mau yang begitu-begitu," tuturnya.
Patrialis pun menjamin tidak ada "titipan" pemerintah di antara calon-calon yang melamar menjadi pimpinan KPK.
"Tidak mungkin, sampai hari ini tidak ada. Dari 13 orang di Pansel itu cuma satu orang yang dari pemerintah, cuma saya saja. Yang lain tokoh masyarakat semua, mana bisa dipaksakan," katanya.
Guna menjaring calon-calon terbaik dari seluruh Indonesia, menurut Patrialis, maka Pansel sudah melakukan metode "jemput bola" atau bersikap aktif dengan cara menyurati Kepolisian, Kejaksaan, maupun Forum Rektor agar mereka mengusulkan kader-kader terbaik.
Namun sampai saat ini, Patrialis mengaku belum menerima usulan Forum Rektor yang mengajukan beberapa nama, di antaranya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie, serta Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.
Menurut Patrialis, para calon yang diusung oleh Forum Rektor itu harus melengkapi syarat administrasi sebelum batas akhir pendaftaran pada 14 Juni 2010.
"Sampai saat ini belum ada, kalaupun ada secara resmi itu harus melengkapi administrasi. Kalau pada saatnya diusulkan tapi tidak melengkapi administrasi pasti gugur juga," ujarnya. (ant,http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/calon-pimpinan-kpk-tak-diinginkan-masyarakat-tak-akan-lolos/
Golkar-Nasdem, Persaingan Ical-Paloh
ical_paloh1.jpg
DOK.SRIPO
Ical-Paloh
Sriwijaya Post - Sabtu, 26 Juni 2010 10:34 WIB
JAKARTA — Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, melihat faktor pertarungan pribadi lebih mewarnai perseteruan antara para tokoh pentolan Partai Golkar dan Nasional Demokrat (Nasdem). Perseteruan itu secara tidak langsung diyakini Ikrar menguntungkan bagi Nasdem, yang tengah menjajaki diri untuk berubah menjadi parpol menjelang Pemilu 2014.
“Saya melihat pertarungannya lebih bersifat personal. Ini sisa-sisa persaingan perebutan kursi Ketua Umum Partai Golkar lalu antara Ical (Aburizal Bakrie) dan Paloh (Surya Paloh), yang dimenangkan oleh Ical. Saking meruncingnya perseteruan itu, Partai Golkar kan malah sampai mengeluarkan ultimatum kepada para kadernya jika ikut Nasdem harus keluar dari Partai Golkar," ujar Ikrar, Jumat (25/6/2010).
Lebih lanjut, Ikrar menambahkan, perseteruan keras yang lebih bersifat personal menjadi semakin dimungkinkan ketika baik Ical maupun Paloh mempunyai latar belakang karakter dan status yang lebih kurang sama. Keduanya berkarakter keras dan tidak suka ditantang, serta sama-sama berasal dari kalangan pebisnis yang mempunyai uang dan menguasai media massa.
“Kalau konflik-konflik yang terjadi di masa lalu di Partai Golkar tidak sampai berkembang menjadi konflik personal karena pihak yang berseteru berasal dari kalangan politisi murni yang sudah matang. Bukan seperti sekarang, berlatar belakang pedagang yang lalu jadi politisi,” ujar Ikrar.
Ikrar mencontohkan, di masa kepemimpinan Akbar Tandjung terjadi perseteruan yang kemudian berujung pada pemecatan salah seorang kader utamanya, Fahmi Idris. Akan tetapi, persoalan pribadi dalam kekisruhan itu, menurut Ikrar, malah kemudian bisa dihilangkan antara Akbar dan Fahmi.
Kamis 10. of Juni 2010 13:26
PENGAMAT: DANA INSPIRASI AKAN LAHIRKAN KETIDAKADILAN
Ternate - Pengamat politik dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Dr Ridha Ajang mengatakan, jika dana aspirasi Rp15 miliar untuk setiap anggota DPR-RI yang diusulkan Partai Golkar disetujui, pasti akan melahirkan berbagai ketidakadilan.
"Ketidakadilan tersebut di antaranya ada daerah yang akan mendapat alokasi dana aspirasi lebih besar karena memiliki jumlah daerah pemilihan lebih banyak, kata Ridha di Ternate, Kamis.
Selain itu, kata Ridha, dana aspirasi tersebut sebagian besar dinikmati oleh anggota DPR dari tiga parpol besar akni Partai Demokrat, Partai Golkar dan PDIP karena ketiga parpol itu memiliki wakil terbanyak di DPR-RI.
Hal itu jelas akan menimbulkan rasa ketidakadilan pada parpol yang hanya memiliki wakil sedikit di DPR-RI, termasuk parpol yang hanya meloloskan wakil di DPRD provinsi dan kabupaten/kota, ujarnya.
Ridha mengatakan, ketidakadilan lainnya kalau dana aspirasi tersebut disetujui adalah kader-kader parpol di daerah akan semakin kecil peluangnya meraih dukungan dari rakyat pada pemilu legislatif mendatang untuk mendapatkan kursi di DPR-RI.
"Anggota DPR-RI pasti akan memanfaatkan dana aspirasi tersebut untuk mendapatkan dukungan dari rakyat di daerah pemilihanya, sehingga pada pemilu legislatif mendatang akan kembali terpilih ke Senayan," katanya.
Ridha yang juga Direktur Konsorsium Makuwaje, salah satu LSM antikorupsi di Malut itu mengatakan dana aspirasi tersebut dapat pula menjadi lahan korupsi anggota DPR dan pihak-pihak yang menangani dan aspirasi di daerah.
Oleh karena itu pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR-RI harus menolak dana aspirasi tersebut, begitu pula seluruh elemen masyarakat Indonesia harus bersatu untuk menolak dana aspirasi itu, katanya.
Ia mengatakan, kalau anggota DPR-RI ingin memajukan kesejahteraan rakyat di daerah pemilihanya, dapat menggunakan prosedur yang telah ada, misalnya memperjuangkannya melalui alokasi anggaran di APBN.
Anggota DPR-RI, tambah Ridha, sebaiknya lebih mengkonsentrasikan diri pada kegiatan pengawasan, karena banyak proyek pembangunan yang didanai APBN dan berbagai kementrian termasuk yang dilaksanakan pemda, tidak dilaksanakan secara baik. (ant)
Kamis 10. of Juni 2010 13:19
CALON PIMPINAN KPK TAK DIINGINKAN MASYARAKAT TAK AKAN LOLOS
Jakarta - Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Patrialis Akbar menjamin figur yang tidak diinginkan masyarakat untuk menjadi pimpinan KPK tidak akan terjaring dalam proses seleksi.
Patrialis yang menjabat Menteri Hukum dan HAM sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, mengatakan Pansel atau Panitia Seleksi memiliki tanggung jawab penuh untuk meneliti setiap calon guna mengetahui apakah calon tersebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas para koruptor atau tidak .
"Nanti kita akan menanyakan teman-temannya siapa saja selama ini. Kalau mereka membela kasus, kasus apa saja, sampai dimana, nanti akan terungkap," ujarnya.
Menurut Patrialis, setiap calon dalam proses seleksi nantinya juga akan menghadapi profile assestment test yang dilaksanakan oleh lembaga resmi profesional sehingga integritas dan kepribadian para calon pasti dapat diketahui oleh pansel.
"Nanti akan terungkap, ketahuan itu. Jadi tidak akan terjaring orang-orang yang tak diinginkan oleh masyarakat. Ini Pansel kan punya martabat juga, bayangkan itu di dalamnya kan tokoh-tokoh terkenal, masa kita mau yang begitu-begitu," tuturnya.
Patrialis pun menjamin tidak ada "titipan" pemerintah di antara calon-calon yang melamar menjadi pimpinan KPK.
"Tidak mungkin, sampai hari ini tidak ada. Dari 13 orang di Pansel itu cuma satu orang yang dari pemerintah, cuma saya saja. Yang lain tokoh masyarakat semua, mana bisa dipaksakan," katanya.
Guna menjaring calon-calon terbaik dari seluruh Indonesia, menurut Patrialis, maka Pansel sudah melakukan metode "jemput bola" atau bersikap aktif dengan cara menyurati Kepolisian, Kejaksaan, maupun Forum Rektor agar mereka mengusulkan kader-kader terbaik.
Namun sampai saat ini, Patrialis mengaku belum menerima usulan Forum Rektor yang mengajukan beberapa nama, di antaranya adalah Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jimly Asshiddiqie, serta Ketua Komisi Yudisial Busyro Muqoddas.
Menurut Patrialis, para calon yang diusung oleh Forum Rektor itu harus melengkapi syarat administrasi sebelum batas akhir pendaftaran pada 14 Juni 2010.
"Sampai saat ini belum ada, kalaupun ada secara resmi itu harus melengkapi administrasi. Kalau pada saatnya diusulkan tapi tidak melengkapi administrasi pasti gugur juga," ujarnya. (ant,http://www.sinarharapan.co.id/berita/content/read/calon-pimpinan-kpk-tak-diinginkan-masyarakat-tak-akan-lolos/
