Kehadiran Anda Kebahagiaan Bagi Kami, Apakah Anda Puas Dengan Artikel Yang Kami Sugukan, Web ini merupakan kreativitas Generasi Simeulue sebagai media untuk kita semua, salam..dan terima kasih telah mengunjungi blog ini...

Kompas

gravatar

Berita Daerah

Tue, Apr 19th 2011, 16:54
Nekat Curi Besi Jembatan, Enam Pria Diamankan
Simeulue
SINABANG - Diduga curi besi jembatan, di kawasan Desa Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, enam pria berinisial RS (41), RI (37), AR (29), HE (23), AN (25) dan AL (29) diamankan pihak polisi resor Simeulue. Saat ini, pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan dan diperiksa pihak berwajib. Keenam tersangka masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan, setelah diamankan sejak minggu (17/4) kemarin.

"Masih dalam proses pemeriksaan, untuk diketahui siapa pelaku utamanya," Kata Kapolres Simeulue AKBP Parluatan Siregar, selasa (19/4). Menurutnya, pelaku dan barang bukti berhasil ditangkap setelah sebelumnya mendapat laporan dari warga setempat "Potongan besi jembatan tersebut diduga hendak dijual ke Kota Sinabang," ujarnya.

Selain mengamankan barang bukit, pihaknya juga mengamankan truk colt BK 8455 CB, kenderaan roda dua BL 3981 RD, 3 potong besi ukuran 1,5 meter, 1 tabung angin, 1 tabung gas LPG, sekop, cangkul, selang dan parang.(sari muliyasno)


Tue, Apr 19th 2011, 09:49
350 KK Transmigran Simeulue Minta Kejelasan Status
Simeulue
SINABANG - Meski telah menempati lokasi transmigrasi sejak sepuluh tahun lalu, sebanyak 350 KK transmigran yang menempati lokasi UPT I Latiung, Teupah Selatan mempersoalkan status kependudukannya. “

“Karena belum berubahnya status kependudukan mereka, maka sangat sulit mendapatkan bantuan pembangunan layaknya desa-desa di sekitar lokasi transmigrasi,” kata Sulhija penghuni lokasi tarnsmigrasi itu, pada Serambi, Minggu (17/4)

Begitupun katanya, pada tahun 2005 warga trans bermusyawarah membentuk tiga desa persiapan. Tetapi ketiga desa itu belum dianggap sebagai desa definitif lantaran belum ada penyerahan kependudukan kami kepada daerah setempat.

“Mudah-mudahan dengan terbentuknya desa persiapan, kami tidak dianggap anak tiri oleh Pemkab Simeulue. Keuchiknya juga dapat kenderaan dinas dan aparat desanya dapat honor, seperti aparat desa lainnya yang ada di Simeulue,” kata Sulhija yang juga menjabat kepala desa di salah satu desa persiapan sejak 2005 silam.

Seorang Sekdes persiapan lainnya, Amril, yang ditemui Serambi juga mengatakan hal yang sama. Bahkan katanya, luas areal yang semestinya dikelola warga trasnmigran per KK dijanjikan dua hektare, ini hanya diberikan satu hektar dengan rincian lahan pekarangan setengah hektare dan selebihnya lahan lingkungan.

Amatan Serambi di lapangan, kondisi lokasi transmigari yang ditempati ratusan KK itu sangat memperihatinkan. Sarana jalan menuju lokasi sekitar dua kilometer dari jalan provinsi itu hanya jalan ber batu. Lain lagi rumah kebanyakan sudah tak layak huni dan sudah banyak ditinggal penghuninya akibat tak tahan dengan kehidupan di sana.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Simeulue Zulmufti Spd, yang dikonfirmasi Serambi, Senin (18/4) mengatakan, persoalan warga trasmigran di UPT I Latiung itu, sudah ada berita acara penyerahannya kepada daerah. Tapi, dikarenakan belum seluruhnya lahan yang diterima warga di lokasi sesuai dijanjikan dua hektare per KK, maka daerah belum menerimanya dan itu masih tanggung jawab dari pihak terkait di provinsi.

“Dalam aturannya, kalau sudah berada di lokasi trans lima tahun, maka akan dialaihkan ke daerah penanggung jawabnya, kerena masih ada persoalan lain pihak daerah belum menandatangani berita acara penyerahaan transmigrasi ke daerah,” kata Zulmufti. Lebih lanjut katanya, menanggapi hal ini pihak daerah telah menyurati provinsi dan mendapat respon bahwa petugas provinsi akan turun ke Simeulue.(c48)


Mon, Apr 18th 2011, 16:31
Peserta UN Tumbang Saat mengisi LJK
Simeulue
SINABANG - Seorang siswa tumbang saat sedang mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya, senin (18/4).Siswa yang bernama Romi Lahanta tercatat sebagai siswa SMKN I Sinabang. Saat itu juga pihak sekolah langsung memboyongnya ke RSUD Simeulue.

"Siswa yang tumbang itu karena demam panas, dan akan mengikuti ujian susulan nanti," kata Kadisdik Simeulue Naskah Bin Kamar kepada Serambinews.com.

Ia menambahkan, pelaksanaan UN hari pertama di Simeulue sejauh ini tidak ada masalah baik dari segi lembaran soal maupun LJKnya. Dirincikan, jumlah peserta UN Tahun Ajaran (TA) 2011 sebanyak 1.260 siswa, terdiri dari SMA jurusan IPA 427 siswa, jurusan IPS 492 siswa. Sedangkan SMK 218 siswa, dan MA jurusan IPA 34 siswa, jurusan IPS 89 siswa.(sari muliyasno)

Mon, Apr 18th 2011, 09:28
Pembangunan Irigasi Latiung Diminta Lanjutkan
Simeulue
SINABANG - Pembangunan irigasi di Desa Latiung, Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue, yang dimulai tahun 2006 lalu, belum juga siap dikerjakan hingga saat ini. Masyarakat setempat sangat mengharapkan irugasi itu segera diselesaikan.

Camat Teupah Selatan, Suhelmi SP kepada Serambi, Jumat (15/4) mengatakan, akibat tidak tuntasnya pembangunan irigasi yang dibangun dari dana Otsus itu, sebanyak 350 hektare lahan sawah milik masyarakat di tiga desa yakni Desa Latiung, Pasir Tinggi, dan Labuan Jaya hanya bisa ditanami padi setahun sekali dengan mengandalkan air hujan.

“Irigasi yang kini terbengkalai itu sudah dibiarkan begitu saja dan telah ditumbuhi semak beluka,” katanyar. Ia menambahkan, dengan tidak tuntasnya proyek irigasi tersebut masyarakat di sana sangat kecewa. Karena, proyek irigasi hanya setengah jadi dikerjakan “Irigasi ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah seluas kurang lebih 350 hektare di tiga desa, karena tidak tuntas petani hanya berharap pada air hujan untuk turun ke sawah,” imbuhnya.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan kembali pembangunan irigasi tersebut. Sementara kontraktor plaksana pun tidak diketahui. Pihaknya berharap, semoga ada pihak-pihak yang memperhatikan kelanjutan pembangunannya sebelum hancur dan tak dapat difungsikan.(c48)


Mon, Apr 18th 2011, 09:28
Pembangunan Irigasi Latiung Diminta Lanjutkan
Simeulue
SINABANG - Pembangunan irigasi di Desa Latiung, Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue, yang dimulai tahun 2006 lalu, belum juga siap dikerjakan hingga saat ini. Masyarakat setempat sangat mengharapkan irugasi itu segera diselesaikan.

Camat Teupah Selatan, Suhelmi SP kepada Serambi, Jumat (15/4) mengatakan, akibat tidak tuntasnya pembangunan irigasi yang dibangun dari dana Otsus itu, sebanyak 350 hektare lahan sawah milik masyarakat di tiga desa yakni Desa Latiung, Pasir Tinggi, dan Labuan Jaya hanya bisa ditanami padi setahun sekali dengan mengandalkan air hujan.

“Irigasi yang kini terbengkalai itu sudah dibiarkan begitu saja dan telah ditumbuhi semak beluka,” katanyar. Ia menambahkan, dengan tidak tuntasnya proyek irigasi tersebut masyarakat di sana sangat kecewa. Karena, proyek irigasi hanya setengah jadi dikerjakan “Irigasi ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah seluas kurang lebih 350 hektare di tiga desa, karena tidak tuntas petani hanya berharap pada air hujan untuk turun ke sawah,” imbuhnya.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan kembali pembangunan irigasi tersebut. Sementara kontraktor plaksana pun tidak diketahui. Pihaknya berharap, semoga ada pihak-pihak yang memperhatikan kelanjutan pembangunannya sebelum hancur dan tak dapat difungsikan.(c48)

http://aceh.tribunnews.com/news/view/54272/pembangunan-irigasi-latiung-diminta-lanjutkan

Sat, Apr 9th 2011, 22:06
Inilah Daftar Aliran Sesat yang Dilarang di Aceh
Kutaraja
BANDA ACEH - Seperti diberitakan Serambi Indonesia, Kamis (7/4) kemarin, Muspida Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Rabu (6/4) untuk sementara telah menetapkan 14 aliran ajaran kepercayaan dilarang di Aceh dan harus ditutup karena terbukti sesat dan menyesatkan. (tri)

Inilah daftar sementara Aliran/Ajaran Sesat yang Dilarang di Aceh
1. Ajaran Milata Abraham (Lokasi di Bireuen)
2. Darul Arqam (Banda Aceh)
3. Ajaran Kebatinan Abidin (Sabang)
4. Aliran Syiah (Aceh)
5. Ajaran Muhammad Ilyas bin M Yusuf (Aceh)
6. Tarikat Haji Ibrahim Bonjol (Aceh Tengah)
7. Kelompok Jamaah Qur'an Hadist (Aceh Utara)
8. Ajaran Ahmadyah Qadiyan (Aceh)
9. Pengajian Abdul Majid Abdullah (Aceh Timur)
10. Ajaran Ilman Lubis (Suak Lamatan, Kecamatan Teupah Sel, Simeulue
11. Tarikat Mufarridiyah (Aceh)
12. Ajaran Ahmad Arifin (Aceh Tenggara)
13. Ajaran Makrifatullah (Banda Aceh)
14. Pengajian Al'Quran dan Hadist (Kecamatan Simpang Ulim dan Madat, Aceh Timur)

Aliran Ajaran yang Diduga Sesat/Sempalan
1. Ajaran Salik Budha (Kecamatan Tangan-Tangan dan Kuala Bataee, Abdya
2. Ajaran Sukardi (Gampong Teungoh, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar)
3. Mukmin Mubalik (Banda Aceh dan Aceh Besar)
4. Dugaan Pendangkalan Aqidah (Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/53488/inilah-daftar-aliran-sesat-yang-dilarang-di-aceh


Sat, Jan 8th 2011, 21:20
Tak Mampu Mendaki, Truk Terperosok ke Parit
Simeulue

SINABANG - Sebuah truk pengangkut bahan bangunan dengan nomor polisi BA 9038 ZG, terperosok ke dalam parit setelah tak mampu lagi mendaki di tanjakan Gunung Laayon Teupah Barat, Sabtu (8/1/2011). Untung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Truk yang disopiri Zul (37) yang memuat bahan bangunan melaju dari arah Simeulue Timur tujuan Kecamatan Simeulue Tengah. Tepatnya ditanjakan yang menikung di Gunung Laayon, ada pengendara sepeda motor yang terjatuh saat berusaha menyalip truk tersebut.

Zul berusaha menghentikan truknya demi menghindari sepeda motor yang terjatuh. Namun bukannya berhenti, truk tersebut malah berjalan mundur dan kemudian terperosok ke dalam parit.(sari muliyasno)
--

Editor: ibrahim ajie





Fri, Jan 7th 2011, 15:27
Mahasiswa USM Cabang Sinabang, Minta Kejelasan Status Operasional
Simeulue
SINABANG - Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah (USM) cabang Simeulue, saat ini merasa was-was terkait status tempat mereka menimba ilmu di universitas tersebut. Karena, menjelang empat semester kuliah status izin operasionalnya dari Dikti belum juga keluar, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mahasiswa yang saat ini berjumlah lebih dari tiga ratusan mahasiswa.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Serambi Mekkah (USM) cabang Simeulue Abu Naim kepada Serambi, kamis (6/1) mengatakan, belum dikeluarkannya izin resmi pengoperasian kampus USM di Kabupaten Simeulue, sangat berpengaruh kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Oleh sebab itu pihak BEM meminta kepada pihak terkait maupun ketua Yayasan supaya dapat mempercepat proses izin operasional.

Kemudian beberapa anggota DPRK Simeulue yang diminta tanggapannya oleh Serambi mengatakan, menyangkut izin resmi operasional kampus USM cabang Sinabang memang belum keluar dari Dikti. Akan tetapi, pihak dewan belum lama ini telah merima surat dari pihak yayasan USM di Banda Aceh untuk dapat mengeluarkan rekomendasi terkait kampus luar domisili.

Rasmanudin H Rahamin anggota DPRK Simeulue yang membidangi pendidikan menyatakan, surat yang masuk ke dewan itu belum dirapatkan bersama ketua dan anggota lainnya. Namun katanya, surat yang meminta DPRK untuk mengeluarkan surat rekomendasi akan tetap dibahas di dewan.(c48)



Fri, Jan 7th 2011, 15:31
Anak Kerbau Lahir Tanpa Kaki
Warga Simeulue Heboh
Simeulue

SINABANG - Seekor anak kerbau lahir tanpa sepasang kaki belakang. Peristiwa langka itu mengejutkan warga Kemukiman Bano, Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue. Mereka pun berbondong-bondong untuk menyaksikan. Ardimarta alias Amarabu (40) , pemiliki kerbau menuturkan pagi Jumat (7/1) dia berangkat dari rumah ingin melihat kerbau miliknya, yang diketahui sudah bunting tua. "Tapi saya kaget ketika melihat kerbau itu sudah melahirkan anak yang tidak ada sepasang kaki bagian belakang," tuturnya kepada Serambinews.com.

Anak kerbau yang baru lahir tanpa kaki itu, kata Amarabu, kondisinya cukup sehat dan tetap berbaring tak jauh dari induknya.Sesekali induknya mendekat menyapi anaknya. Namun setelah memastikan kalau anak kerbau itu memang miliknya, Amarabu pun langsung menggendongnya dan diboyong ke kampung. Sejak itu spontan anak kerbau tanpa kaki menjadi perhatian masyarakat. Sejak pagi hingga menjelang sore hari, masyarakat tak henti-hentinya berdatangan untuk melihat kejadian yang tergolong langka itu. (Sari Muliyasno)

Editor: Ampuh Devayan


Sun, Oct 17th 2010, 11:19
Kebakaran Hanguskan 30 Ruko di Sinabang
Simeulue

Sebanyak 30 pintu Ruko di Jalan Perdagangan, Pasar Sinabang, sabtu (16/10). Rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah menjelang shalat shubuh. Kerugian di taksir mencapai Rp 2 Miliar. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG – Teriakan kebakaran mengoyak keheningan menjelang subuh, Sabtu (16/10) di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue. Api berkobar dahsyat di bangunan pertokoan Jalan Perdagangan, Sinabang. Dalam waktu sekitar tiga jam, sebanyak 30 pintu ruko rata dengan tanah. Kebakaran hebat itu dilaporkan terjadi menjelang shalat subuh. Masyarakat mengetahui kejadian itu ketika api sudah membesar sehingga sulit sekali mencari keterangan dari mana kebakaran itu berawal.

Pemilik ruko bersama masyarakat sekitarnya berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebagian yang lain berusaha menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan dari dalam bangunan berkonstruksi semipermanen itu. Kobaran api sulit dikuasai sehingga hampir semua korban tak bisa menyelamatkan harta benda mereka. “Lidah api menjulang setinggi 20 meter lebih,” kata Indra, salah seorang korban kebakaran.

Menurut Indra, satu rukonya tak luput dari musibah itu. Ketika kebakaran terjadi, ia bersama keluarga sedang barada di ruko lain yang tak jauh dari ruko yang terbakar. Saat api membakar rukonya, Indra tak sempat menyelamatkan barang berupa sembako dan lainnya. “Saya hanya bisa menyaksikan ketika api melalap ruko, tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat menjalar,” kata Indra kepada Serambi, Sabtu (16/10). Indra juga menyayangkan armada pemadam yang terlambat tiba di lokasi. “Sudah satu jam kebakaran, baru datang pemadam,” lanjutnya.

Korban lainnya, Hanafiah mengatakan, saat api membakar rukonya yang menjual pakaian dan peralatan olah raga, dirinya hanya bisa pasrah sehingga semua barang ludes. Kerugian Hanafiah diperkirakan tak kurang Rp 300 juta. “Saat mendengar teriakan kebakaran, saya langsung keluar untuk menyelamatkan diri, hanya satu rak kaca sempat saya tarik ketika ke luar dari dalam ruko, yang lainnya habis,” ujar Hanafiah sambil menahan kesedihan.

Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah (Bapedalda) Simeulue, Drs Gusni membantah tudingan yang menyebut armada pemadam kebakaran terlambat tiba di lokasi. “Informasi kebakaran itu sudah terlambat kami terima, itu pun disampaikan warga Air Dingin, bukan dari warga di lokasi kejadian,” kata Gusni.

Menurut Gusni, ketika mobil pemadam tiba, sudah dua ruko dilalap api dan api baru berhasil dipadamkan hampir tiga jam. Bupati Simeulue, Drs Darmili yang ditanyai wartawan di sela-sela meninjau lokasi kebakaran mengatakan, Pemkab Simeulue akan berupaya membantu para korban, terutama bantuan masa panik termasuk membangun tenda-tenda darurat untuk lokasi pengungsian.

Kapolres Simeulue AKBP Parluatan Siregar menyebutkan, pihaknya telah memintai keterangan dua saksi yang melihat kebakaran tersebut. Menurut pihak kepolisian, perkiraan kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar. “Dugaan sementara akibat arus pendek listrik, belum ada indikasi sabotase,” kata Kapolres Simeulue.(c48)


Sun, Sep 19th 2010, 11:24
Bupati Simeulue Diduga Ancam Wartawan Peliput Demo
Utama
SINABANG - Aksi demo besar-besaran yang terjadi di Simeulue selama dua hari berturut-turut, Kamis-Jumat (16-17/9) berimbas pada munculnya rasa tidak aman terhadap sejumlah wartawan yang meliput aksi tersebut. Dua wartawan Metro TV dan seorang lagi bekerja untuk media online secara resmi membuat pengaduan ke Polres Simeulue karena merasa terancam dengan pernyataan Bupati Simeulue setelah mereka dijemput dari penginapan seusai meliput demo pada hari kedua.

Seperti diketahui, massa dalam jumlah besar yang menamakan diri mereka Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus), Jumat dan Sabtu (16-17/9) menyerbu ke Gedung DPRK dan Kantor Bupati Simeulue di Sinabang.

Dalam aksinya, Kammpus mendesak BPK dan KPK mengaudit harta kekayaan pejabat Simeulue dan juga mengaudit APBK yang dialokasikan untuk Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Kammpus juga mengultimatum, jika dalam tempo sebulan pihak BPK dan KPK tidak mengindahkan tuntutan tersebut, mereka akan melakukan aksi lanjutan di provinsi.

Dalam rangkaian aksi tersebut, Bupati Darmili menandatangani pernyataan yang disodorkan demonstran yang intinya bersedia diaudit dan diselidiki KPK mengenai dana minus Rp 12,2 miliar sesuai temuan BPK dan juga pernyataan kesediaan menerbitkan SK pembatalan areal tukar guling lahan PDKS di tiga kecamatan yaitu Simeulue Tengah, Teupah Barat, dan Salang.

Panggil wartawan
Gencarnya pemberitaan aksi demo di Simeulue--yang selama ini adem-adem saja--diduga menyengat kalangan elit pemerintahan di kabupaten kepulauan tersebut. Menurut laporan yang diterima Serambi, seusai aksi demo hari kedua, Jumat (17/9), dua wartawan Metro TV, yaitu Chairan Manggeng dan Safwan dijemput dari penginapan mereka di Wisma Harti Sinabang untuk menghadap Bupati Simeulue, Drs Darmili di pendopo. Penjemputan itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam keterangannya kepada rekan-rekan seprofesinya di Sinabang, Sabtu (18/9), Chairan mengungkapkan, setiba di pendopo pada Jumat sore itu, ia bersama rekannya telah ditunggu oleh Bupati Darmili serta beberapa orang yang diduga loyalis bupati.

Menurut Chairan, dalam pertemuan itu, Bupati Darmili menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang ditayangkan Metro TV, termasuk tentang jumlah massa (demonstran) yang dilaporkan mencapai 15.000 orang serta soal defisit anggaran Simeulue sebesar Rp 90 miliar. “Bupati Darmili mengatakan jumlah massa yang datang hanya dua ratusan orang, tidak sampai belasan ribu. Sedangkan tentang adanya defisit anggaran, Bupati Darmili tidak menerima seperti diberitakan,” kata Chairan mengutip pernyataan Bupati Darmili.

Terhadap keberatan itu, Chairan dan rekannya mengaku sudah berusaha memberikan penjelasan. Mengenai jumlah massa yang disebutkan merupakan perkiraan (dugaan) sedangkan defisit anggaran dikutip oleh wartawan berdasarkan orasi demonstran yang disampaikan secara terbuka.

Bernada ancaman
Masih menurut keterangan Chairan Manggeng, dalam pertemuan di pendopo pada sore itu, Bupati Darmili yang didampingi para pendukungnya juga sempat mengeluarkan kata-kata, “...kalau tidak mengangkat berita baik-baik tentang Simeulue, lebih baik tak usah di sini.”

Pernyataan ini dianggap oleh Chairan sebagai bentuk menghalang-halangi tugas wartawan sekaligus bernada ancaman. Padahal, kata Chairan, dalam melaksanakan tugasnya wartawan dilindungi Undang-Undang Pers. “Saya merasa tidak nyaman dan sekaligus tidak aman bertugas karena pernyataan yang dikeluarkan Bupati Darmili. Kami juga merasa dipermalukan di hadapan orang-orang bupati,” ujar Chairan.

Perlindungan polisi
Merasa tak aman--apalagi mereka masih melakukan tugas liputan di Simeulue--akhirnya setelah keluar dari pendopo bupati, Chairan bersama rekannya menuju ke Mapolres Simeulue meminta perlindungan aparat keamanan dari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Pada Jumat malam, pihak Polres Simeulue menempatkan dua personel polisi berjaga-jaga di tempat penginapan mereka di Wisma Harti Sinabang.

Selanjutnya, pada Sabtu (18/9) siang, Chairan secara resmi melaporkan Bupati Darmili ke Polres Simeulue dengan surat pengaduan Nomor: LP/94/9/ix/2010/NAD/KSPK. Menurut informasi, selain Chairan dan Safwan, ikut pula membuat laporan (pengaduan) seorang wartawan lainnya yang bekerja untuk media online yaitu Sarkawi.

Menurut laporan, aksi demo di Simeulue mendapat perhatian serius dari wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Isu akan adanya demo secara besar-besaran sudah merebak sejak beberapa hari sebelum aksi itu berlangsung, bahkan kedua wartawan Metro TV tersebut dilaporkan sudah berada di Sinabang sejak Rabu (15/9) atau sehari sebelum massa Kammpus beraksi.

Tak angkat telepon
Upaya Serambi untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Simeulue terkait dugaan dirinya menghalang-halangi tugas wartawan bahkan ada pernyataan yang dinilai bernada ancaman, hingga tadi malam belum berhasil. Ketika dihubungi berkali-kali ke nomor HP-nya sepanjang sore kemarin, Darmili tidak mengangkat panggilan masuk ke nomornya. Begitu pun pesan singkat yang dikirim Serambi, tidak direspons.

Permintaan konfirmasi juga sudah dilakukan dengan menghubungi Humas Setdakab Simeulue, namun pihak humas mengaku tak bisa memberikan keterangan karena tak mengetahui sama sekali adanya pemanggilan wartawan Metro TV ke pendopo oleh bupati.

Wakapolres Simeulue, Kompol Azas Siagian SH yang ditanyai wartawan membenarkan pada Jumat (17/9) malam, saat wartawan Metro TV meminta perlindungan, pihaknya telah menugaskan dua anggota polisi untuk mengamankan mereka di penginapan. Pihak kepolisian juga sudah menerima pengaduan resmi yang dilaporkan oleh para wartawan tersebut dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.(c48/nas)
http://www.serambinews.com/news/view/39035/bupati-simeulue-diduga-ancam-wartawan-peliput-demo


Sat, Sep 18th 2010, 11:25
Gelombang Unjuk Rasa Kembali Landa Simeulue
* Bupati Darmili Sakit
Utama
SINABANG - Gelombang unjuk rasa kembali melanda Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue, Jumat (17/9) setelah sehari sebelumnya aksi serupa mengagetkan masyarakat dan pejabat di kabupaten kepulauan tersebut. Pada aksi unjuk rasa hari kedua kemarin, massa yang juga dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus) menuntut Ketua DPRK Simeulue menghadirkan Bupati Darmili ke gedung dewan namun gagal karena bupati dilaporkan mendadak sakit.

Sebagaimana pantauan Serambi, pergerakan aksi Jumat kemarin berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan hanya terfokus ke Gedung DPRK Simeulue. Massa mendesak Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin untuk menghadirkan Bupati Simeulue, Drs Darmili ke gedung dewan guna menjelaskan berbagai hal yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat, seperti pembayaran honor yang selalu tertunda serta penyebab lambannya pembangunan Simeulue.

Desakan agar pihak DPRK menghadirkan Bupati Darmili ternyata tak kunjung terealisasi, padahal pada aksi unjuk rasa sehari sebelumnya Ketua DPRK sudah menyanggupi untuk menghadirkan bupati. Kepada massa pengunjukrasa, Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin mengatakan pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melayangkan surat panggilan kepada Bupati Darmili.

Karena Bupati Darmili tak kunjung memenuhi panggilan DPRK--sekaligus untuk bertemu dengan massa pengunjukrasa--suasana sempat panas. Massa kembali mendesak DPRK menjemput Darmili di kantornya. Desakan agar menjemput Darmili di kantornya ditanggapi oleh Ketua DPRK Simeulue dengan cara menuju ke kantor bupati yang tak jauh dari gedung dewan. Tak lama kemudian, Ketua DPRK kembali namun tidak bersama Darmili.

Bupati sakit
Melihat Ketua DPRK gagal membawa Darmili, suasana bertambah panas sehingga massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Dalam kondisi yang nyaris tak terkendali itu, Aryaudin menjelaskan bahwa Bupati Darmili tidak bisa hadir karena sakit.

Setelah mendapat penjelasan singkat dari Ketua DPRK, pengunjukrasa kembali berorasi. Naskah orasi yang mereka bacakan tidak beda dengan yang mereka sampaikan sebelumnya namun ada penekanan agar semua yang tertuang dalam petisi Kammpus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Menjelang bubar pada pukul 16.00 WIB, lagi-lagi massa membentangkan kain putih sepanjang 80 meter di depan Gedung DPRK Simeulue. Kain putih itu menjadi media membubuhkan tanda tangan seluruh mahasiswa dan masyarakat yang berunjukrasa. Setelah itu massa bergerak ke halaman Masjid Agung Simeulue melaksanakan doa bersama. (c48)


Fri, Sep 17th 2010, 11:13
BPK dan KPK Didesak Audit APBK Simeulue
* Bupati Teken Petisi Tuntutan Mahasiswa
Utama

Demonstran dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakan Peduli Simeulue (Kammpus), berorasi di depan gedung DPRK Simeulue, kamis (16/9). Dalam salah satu orasinya mereka menuntut agar mobil bagi anggota dewan yang telah dibeli dikembalikan lagi dan dijual untuk menutup devisit anggaran di Kabupaten Simeulue yang mencapai Rp 12,2 miliar pada tahun 2009. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Seribuan demonstran yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus), Kamis (16/9), melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati dan DPRK setempat. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana APBK Simeulue secara menyeluruh.

Aksi yang dikoordinir Nofriadi dan penanggung jawab Abdullah Dagang itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, dengan mengambil start dari SD Muhammadiyah, Simeulue Timur. Dalam aksinya, mereka berjalan kaki mengitari pasar Sinabang, ibukota Kabupaten Simeulue, sambil meneriakkan yel-yel “hidup mahasiswa” yang menarik perhatian sejumlah warga setempat untuk menyaksikannya.

Dari pasar, massa demonstran dengan mengusung sejumlah poster yang bertuliskan berbagai tuntutan, meneruskan aksinya ke Kantor Bupati dan DPRK setempat, dengan melewati Masjid Agung Sinabang. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Simeulue, massa berjalan dengan tertib ke dua instansi itu untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasinya.

Di halaman kantor bupati massa menyampaikan orasinya secara bergantian, setelah beberapa saat berorasi aksi massa kebanyakan didominasi oleh laki-laki itu meminta bupati menemui mereka. Berselang beberapa saat kemudian, Bupati Simeulue Drs Darmili datang menemui para pendemo.

Di depan Bupati Darmili, para pendemo melalui penanggung jawab aksi Abdullah Dagang, menyampaikan beberapa tuntutan. Di antara tuntutan tertulis pendemo sebanyak delapan poin, yakni mendesak BPK dan KPK, secara bersama-sama langsung turun ke Simeulue untuk melakukann audit secara menyeluruh terhadap dana APBK, PAD Simeulue, yang dilaporkan sering terjadi defisit anggaran.

Selain itu para mahasiswa mendesak segera agar BPK dan KPK mengaudit terhadap harta kekayaan pejabat Simeulue dan juga mengaudit dana APBK yang dialokasikan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Dalam poin tuntutan ini, juga diultimatum apabila dalam tempo satu bulan pihak BPK dan KPK tidak mengindahkan tuntutan mahasiswa, maka mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan di Provinsi.

Petisi Kammpus
Setelah membacakan tuntutan di depan Bupati Darmili, menyusul pembacaan petisi Kammpus sebanyak sembilan poin, di antaranya bupati bersedia diaudit dan diselidiki KPK dana minus Rp 12,2 miliar sesuai temuan audit BPK dan Bupati Simeulue mengeluarkan SK pembatalan areal tukar guling lahan PDKS di tiga kecamatan, Simeulue Tengah, Teupah Barat, dan Salang.

Seusai pembacaan petisi yang berisi sembilan poin tuntutan itu, para demonstran langsung meminta persetujuan dan kesediaan Bupati Darmili untuk menandatanganinya. Menyikapi tuntutan para demonstran Kammpus ini, Bupati Darmili yang tak diberikan kesempatan untuk berbicara, langsung mengambil ballpoint dari saku bajunya dan kemudian menandatangani petisi itu.

Setelah selesai melakukan orasi di depan Kantor Bupati, sekitar pukul 13.35 WIB, massa menuju Gedung DPRK Simeulue yang tak begitu jauh dari kantor bupati. Di gedung dewan ini, demonstran Kammpus kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan minta pihak DPRK untuk mengembalikan mobil-mobil dinas baru untuk dijual, guna menutupi defisit anggaran Simeulue.

Tidak hanya itu, para demonstran Kammpus juga meminta DPRK Simeulue untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus), guna menyikapi semua tuntutan yang disampaikan pada hari itu, termasuk mencari penyebab minimnya realisasi PAD, yang ditaregetkan Rp 30 miliar, tapi realisasinya hanya sekitar Rp 10 miliar. Setelah melaksanakan aksi unjukrasa yang sebelumnya memang jarang sekali dilaksanakan, para demonstran Kammpus membubarkan diri dengan tertib untuk kembali ke tempat masing-masing.(c48)



Thu, Sep 16th 2010, 10:12
Dokter di RSUD Simeulue belum Masuk Kerja
Simeulue

Seorang pasien diturunkan dari ambulan untuk dirawat di RSUD Simeulue, Rabu (15/9). Saat ini sebanyak enam dokter di rumah sakit setempat belum masuk kerja setelah libur lebaran. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Sebanyak enam dari 10 dokter di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue, nekad mudik ke kampungnya tanpa mendapat izin dari pihak rumah sakit tempat. Akibatnya, saat ini dalam memenuhi pelayanan terhadap masyarakat yang datang berobat, terpaksa harus turun tangan seluruh perawat tak terkecuali direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan setempat yang juga berprofesi dokter.

Kepala dinas kesehatan Simeulue, dr Ikhsan, M Kes, yang ditemui Serambi, Rabu (15/9) di sela-sela melayani pasien di rumah sakit setempat mengatakan, sudah kewajiban seorang dokter untuk membantu melayani pasien. Latar belakang profesi saya kan dokter, saat-saat begini waktu dokternya tidak ada di tempat wajib turun melayani pasien,” katanya. Terkait dengan pekerjaan di instansinya sendiri kata Ikhsan, tetap juga dilaksanakan. Bahkan Ia akan menunggu sampai para dokter itu kembali masuk kerja, baru akan meninggalkan rumah sakit.

Dokter Ikhsan berharap jangan sampai tidak ada dokter, pelayanan kapada masyarakat yang datang berobat tidak terlayani, ujarnya di ruang poli umum kepada Serambi.Sementara itu direktur RSUD Simeulue, dr Hanif, yang dikonfirmasi Serambi terkait belum masuk para dokter mengatakan, belum tahu sampai kapan dokter yang pulang kampung itu kembali ke Simeulue. Ia merincikan ke enam dokter yang belum masuk kerja itu, lima dokter umum dan satu dokter gigi. (c48)

Thu, Sep 16th 2010, 10:07
Simeulue Kekurangan 74 Tenaga Bides
Simeulue
SINABANG - Untuk memenuhi pelayanan persalinan terhadap ibu hamil, selama ini Kabupaten Simeulue masih kekurangan tenaga bidan desa (bides) sebanyak 74 orang, untuk di tempatkan di Puskemas Pembantu (pustu) dan Poskesdes yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Simeulue. Karena, belum terpenuhinya tenaga bides di setiap Poskesdes tak jarang warga yang melakukan persalinan masih ditangani oleh dukun beranak, terutama di daerah pedalaman.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Simeulue, dr Ikhsan M Kes, kepada Serambi, Rabu (15/9). Jumlah bides yang tersedia saat ini di Simeulue hanya 95 orang dan belum dapat membantu warga yang berdiam dalam 138 desa di Simeulue. Di rumah sakit Simeuelue saja perlu ada bidan minimal 20 orang, belum lagi untuk yang di puskesmas” kata Ikhsan. Oleh karena ia berharap kepada bides yang ada saat ini terutama di daerah terpencil supaya bekerja secara proaktif membantu persalinan kepada ibu hamil di desa sekitar mereka ditempatkan.

Kemudian dalam penerimaan pegawai nanti, pihak dinas kesehatan setempat telah mengusulkan sebayak 25 orang tenaga bides, supaya dengan penambahan tenaga bides ini, persalinan ibu hamil yang masih ditangani dukun beranak menjadi berkurang. (c48)


Tue, Sep 7th 2010, 12:13
Jalan Sinabang-Luan Balu Rusak Parah
Simeulue
SINABANG - Jalan provinsi dari Luan Balu—Sinabang, Simeulue Timur, kini rusak parah. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta segera mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan tersebut. Kondisi jalan itu dilaporkan anggota Pansus DPRK Simeulue kepada Serambi Senin kemarin.

Anggota Pansus DPRK Simeuleu yang beranggotakan, Mawardi Nasra, M Andi, Asnawi dan Rasmanuddin H Rahamin SE, dan Rahmad selaku ketua. Kepada Serambi Rasmanuddin mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh harus segera mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan yang telah rusak berat itu.

Sebab, untuk memperbaiki jalan tersebut tak mungkin jika dianggarkan melalui APBK. Untuk masa yang akan datang Pemerintah Aceh diharapkan benar-benar menunjuk pengawas jika membangun jalan. Sehingga, jalan yang dibangun benar-benar berkualitas, tidak seperti jalan Sinabang-Luan Balu ini.

Menurut M Andi, cepat rusaknya aspal jalan di Simeulue karena pelaksanaannya terkesan asal-asalan, sehingga umur jalan sangat singkat. Bahkan kata dia, sambungan jalan Ujung Tinggi-Air Pinang ini di sekitar Titi Olor masih dalam tahap pengerjaan. “Masak jalan masih dalam tahap pengerjaan, tapi pada pangkalnya sudah rusak lagi,” sebut politisi PKS ini.

Pada bagian lain anggota DRK Simeulue itu juga menyoroti Bupati Simeulue yang terus membiarkan truk-truk tronton yang melebihi tonase lalu lalang saban hari mengangkut material di lintas Sinabang-Luan Balu, sehingga badan jalan semakin hancur.

Mestinya dengan kelas jalan seperti itu, sangat dilarang truk ukuran 10 roda merayap di jalan tersebut. “Kalau kali ini Pemkab Simeulue tidak tegas kepada para kontraktor, maka proses pembangunan jalan lingkar Simeulue tidak akan selesai-selesai,”ujar anggota DPRK Simeulue tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRK Simeulue, Rahmad yang juga Ketua Pansus Jalan dari Sinabang- Luan Balu ini menambahkan. Sangat sependapat dengan harapan para anggotanya. Katanya, setidaknya Kadis BMCK Aceh segara meminta tanggungjawab pihak pengusaha yang mengoperasikan truk-truk 10 roda di jalana tersebut.(c48)




Tue, Aug 31st 2010, 11:14
Diduga Mengandung Emas, Warga Simeulue Kumpul Batu
Utama

Puluhan warga seputaran Kampung Kolok, Simeulue Timur, Simeulue, Senin (30/8) mendatangi lokasi ditemukannya batu diduga mengandung biji emas. Untuk mendapatkan batu itu warga menggali dengan peralatan seadanya. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Puluhan warga di seputaran Desa Kolok, Simeulue Timur, sejak beberapa hari terakhir berbondong-bondong ke Simpang Air Terjun Desa Kolok, tak jauh dari permukiman warga, untuk mengumpulkan bebatuan yang mereka yakini mengandung bijih emas. Informasi yang dihimpun Serambi di lapangan dari sejumlah warga, batu yang diduga mengandung emas itu ditemukan pertama kali dua minggu lalu. Awalnya, seorang warga yang secara tidak sengaja mengorek-ngorek tanah di lokasi itu menemukan bebatuan yang warnanya kekuning-kuningan. Inilah yang kemudian dia dan warga setempat yakini sebagai batu emas.

Sejak penemuan itu, kabar tentang batuan emas pun merebak ke seantero Simeulue. Lalu berdatanganlah warga dari berbagai pelosok Simeulue ke Desa Kolok untuk menggali dan mengumpul bebatuan yang mereka yakini mengandung emas tersebut. Menariknya, karena masih ragu, ada beberapa warga Desa Kolok yang berinisiatif mengirim sampel batu tersebut kepada rekan mereka di luar Desa Kolok yang mempunyai alat penguji emas. Tujuannya, untuk diperiksa apakah batu tersebut betul mengandung emas atau tidak.

Tapi, menurut Yulijar, warga Desa Kolok kepada Serambi, Senin (30/8) di lokasi penggalian, meski sampel batu tersebut sudah berhari-hari dikirim, hasil pemeriksaannya belum juga diterima warga Kolok. Anehnya, karena belum ada kejelasan, puluhan warga setempat masih terus melanjutkan penggalian dan pengumpulan batu tersebut. Setelah karung yang mereka bawa penuh batu, barulah mereka bawa pulang ke rumah. Hampir setiap pemburu batu mengandung emas di Desa Kolok melakukan hal itu.

Hal senada dikatakan Wariadi, warga setempat. Menurutnya, walaupun belum ada kepastian apakah sampel batu yang mereka kirim untuk diperiksa itu positif mengandung emas atau tidak, tapi yang pasti warga sudah hampir dua minggu rutin melakukan penggalian dengan peralatan seadanya. “Bahkan ada yang menggali pada malam hari, karena siangnya puasa,” ujar Weriadi yang dibenarkan temannya, Muhidin.

Anggota DPRK Simeulue yang ditanyai Serambi, Senin (30/8), terkait aktivitas warga berburu “batu emas” itu, mengaku tidak tahu adanya aktivitas penggalian itu. “Saya bahkan tidak tahu ada batuan yang mengandung emas di Desa Kolok. Warga jangan mudah percaya sebelum diperiksa kandungannya. Jangan-jangan cuma batu biasa yang tak ada sedikit pun kandungan emasnya,” kata Wakil Ketua DPRK Simeulue, Asdarmansyah. Begitupun, kata Asdarmansyah, pihaknya bersama anggota dewan lainnya akan segera meninjau lokasi penggalian batu yang dipercaya warga Desa Kolok mengandung butiran emas itu. (c48)

Sat, Aug 28th 2010, 10:24
Hasil Pemeriksaan BPK
Laporan Keuangan Simeulue tidak Wajar
* Saldo Kas Minus Rp 12,2 Miliar
Utama
BANDA ACEH - Dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue tahun anggaran (TA) 2009 ditemukan berbagai permasalahan. Di antaranya, saldo kas per 31 Desember 2009 minus Rp 12,2 miliar. Juga ditemukan kerugian negara Rp 1,8 miliar. Atas kondisi itu, BPK memberi penilian terhadap LKPD kabupaten penghasil cengkih tersebut dengan opini “tidak wajar” (adverse opinion).

Kepala BPK Perwakilan Banda Aceh, Abd Rifai Saleh kepada Serambi kemarin mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Simuelue sudah diserahkan kepada bupati dan ketua DPRK setempat pada Selasa (24/8). “Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Simeulue diberi opini tidak wajar,” ungkapnya. Menurut Rifai Saleh, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Simuelue TA 2009. “Bahkan pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2009 belum sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Dalam pemeriksaan per 31 Desember 2009 ditemukan, ada enam kasus yang menimbulkan kerugian daerah, totalnya Rp 1.819.606.492,51. Temuan tentang adanya kerugian daerah itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan sejak TA 2005 sampai 2008. Dari jumlah kerugian tersebut yang sudah dikembalikan baru 2,23 persen atau sebesar Rp 41.593.750. Akan tetapi, dalam laporan BKP tersebut tidak dijelaskan rinci apa saja keenam kasus dimaksud. Namun, dalam pemeriksaan itu, pihaknya menemukan bahwa belanja TA 2009 senilai 12.289.505.424 menggunakan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2010. Kemudian ditemukan pula saldo kas daerah pada akhir tahun per 31 Desember 2009 minus Rp 12.245.681.424.

Kas bon Rp 2,2 miliar
Sedangkan pokok-pokok temuan yang dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan, antara lain, masih ditemukannya kas bos TA 2009 sebesar Rp 2.200.450.000, sisa uang persedian (UP) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 yang terlambat disetor sebesar Rp 507.047.452. Kemudian aset tetap terjadi perubahan yang tidak dikuasai pemerintah berupa peralatan dan mesin senilai Rp 1.152.072.639.

BPK juga menemukan adanya belanja bantuan sosial kepada baitul mal setempat Rp 1,27 miliar yang tidak melalui mekanisme APBK. Termasuk aset pemenerimaan senilai Rp 5.658.807.210 yang dimanfaatkan oleh instansi vertikal yang belum memiliki dukungan berita acara pinjam pakai. Sedangkan pengadaan tanah seluas 107.665 m2 pada TA 2009 senilai Rp 5.627.069.980 belum bersertifikat, termasuk pajak penghasilan (PPh) atas pengadaan tanah yang belum dipungut sebesar Rp 230.890.850. “Belum adanya sertifikat terhadap tanah yang dibeli dengan dana pemerintah tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan, yakni kemungkinan beralihnya aset negara ke pihak lain yang tidak berhak,” katanya. (sup)


IPPELMAS JAKARTA MENGADAKAN ACARA BUKA PUASA BERSAMA

Jakarta, 22 Agustus 2010

Bulan Suci Ramadhan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam se-dunia, sebab bulan suci ramadhan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh keberkahan Allah Swt. Momentum bulan puasa ini menjadi kesempatan bagi Ippelmas Jakarta mengadakan “ Buka Puasa Bersama Sekaligus Silaturahmi Mahasiswa/Masyarakat Simeulue Se - Jabotabek” yang bertema “ Dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan 1431 H/2010 M, Mari Kita Perkokoh Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Simeulue Se -Jabotabek” kegiatan ini berlangsung di Aula.Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Acara yang sangat sederhana ini tedapat diskusi publik dan santunan anak yatim kepada Taman Pendidikan Al-Qur’an Dauratul Ilmi Jakarta. Tidak kalah pentingnya kegiatan ini di hadiri oleh elemen organisasi kepemudaan (OKP) seperti Himpunan Mahasiswa islam Cabang Jakarta Raya (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Komite Mahasiswa Pemuda Aceh-Nusantara (KMPAN), Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh Cabang Jakarta Timur ( IMAPA-JAKTIM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Univ.Ibnu Chaldun Jakarta.

Wahidin selaku ketua pelaksana dan juga sebagai pendiri Ippelmas Jakarta mengatakan, kegiatan ini didasari oleh kondisi masyarakat simeulue dijakarta dan sekitarnya, hampir sepuluh tahun lebih persatuan dan kesatuan masyarakat simeulue se-jabotabek ini sudah tidak terkoordinir dengan baik.Apakah ini dikarnakan kesibukan masing-masing atau hal lain.Namun menurut hemat kami hal yang paling menonjol adalah terjadinya misst komunikasi. Masih menurut wahidin yang juga aktivis mahasiswa Jakarta ini mengatakan, sebenarnya kegiatan ini adalah tugas dan tanggung jawab Himas Jakarta.tetapi Himas Jakarta sudak aktif karna terjadi kevakuman kepengurusan.Melihat keadaan ini Ippelmas Jakarta mencoba untuk menggagas kegiatan tersebut, dan Alhamdulillah kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terlaksana dengan baik yang penuh kebersamaan dan keakraban.Tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai Ippelmas Jakarta, bahwa bukan lagi kita berwacana dan beretorika melainkan berbuat dan berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah simeulue tercinta.

Sementara itu dalam diskusi publik yang menajdi narasumber adalah Bapak Syafruddin Ngulma Simeulue dan Bapak Zainal Husen.MBA.Menurut Syafruddin Ngulma Simeulue sebagai mahasiswa yang hidup ditengah hiruk pikuk kota metropolitan sudah selayaknya berpacu dan mampu bersaing diera globalisasi ini, dan tetaplah mengedepankan aklak yang baik dan jangan terjerumus dalam system politik praktis, saudara-saudara datang jauh-jauh dari kampung halaman kejakarta untuk mencari ilmu dan tranferlah ilmu yang kalian dapat untuk membangun simeulue kedepan.Maju mundurnya simeulue ada ditangan kalian.

Sedangkan Zainal Husen.MBA menyampaikan, Himpunan Masyarakat Simeulue - Himas Jakarta merupakan salah satu wadah tempat berhimpunnya masyarakat simeulue, namun sangat disayangkan sampai saat ini Himas Jakarta seaka-akan hilang ditelan bumi.Sehingga memberikan dampak tersendiri bagi persatuan dan kesatuan masyarakat simeulue yanga da dijakarta dan sekitarnya, coba bayangkan sesama masyarakat simeulue sudak tidak saling kenal mengenal, inikan sangat ironis.Sampai-sampai kalau ada yang sakit, atau lainnya kita tidak tahu sama sekali.

Menurut beliau Himas Jakarta in harus dibangun kembali. Langkah pertama adalah melakukan Musyawarah Besar (MUBES) sehingga dengan terlaksanya mubes ini akan terbentuk susunan kepengurusan Himas Jakarta yang baru dan dapat memperbaharui kesalahpahaman dan ketimpangan yang selama ini terjadi dapat diperbaiki. Lanjut beliau, ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan kita bersama masyarakat simeulue terus terang saya sebagai anak ulau sangat prihatin dengan kondisi ini, masalah siapa yang terpilih menjadi ketua Himas Jakarta mari kita dukung secara bersama-sama.
Menyangkut masalah Himas Jakarta mendapat tanggapan dari Aslam Hidayat dan Ahmad Mulia, mereka berpendapat seyogianya Himas Jakarta jangan dibawah keranah politik, sebab Himas ini kan sebagai organisasi panguyuban masyarakat Simeulue yang menghimpun dan merangkul masyarakat untuk terbinanya persatuan masayrakat simeulue itu sendiri.Tetapi kalau Himas Jakarta ini dijadikan kendaraan politik dan hanya untuk kepentingan sesaat ya seperti yang lihat sekarang semuanya amburadul dan sudah tidak terkoordinir.Kami Ippelmas Jakarta berharap kondisi Himas Jakarta ini dapat diperbaiki secepatnya, dan kami menghanturkan terima kasih kepada Bapak/Ibu, saudara /I yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil.Semoga menjadi amal ibadah bagi semua dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Swt.


Tue, Aug 3rd 2010, 09:36
25 Ribu Penduduk Simeulue belum Nikmati Listrik
Simeulue
BANDA ACEH - Sebanyak 25 ribu
atau 30 persen penduduk Simeulue dilaporkan belum menikmati aliran
listrik. Mereka tersebar di empat kecamatan dan di 33 desa di daerah
kepulauan itu. Pemerintah Aceh diharap dapat memprioritaskan kebutuhan
warga ini.



Anggota DPRK Simeulue, Rahmad menyampaikan keluhan itu ke Dinas
Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh di Banda Aceh, Senin (2/8).
Kedatangannya diterima Kadistamben Aceh, Ir Said Ikhsan, Kabid Migas
Listrik dan Pemanfaatan Energi, Ir T Syakur, serta Kasie Energi dan
Kelistrikan, Dedi M Reza ST.



“Bahkan, delapan desa atau seluruh desa di Kecamatan Alafan belum ada
aliran listrik. Sisanya di Kecamatan Teluk Dalam empat desa, Kecamatan
Simeulue Barat 10 Desa, dan Kecamatan Salang sembilan Desa. Di
kecamatan Salang, tiang sudah ada, tapi titik api belum ada,” lapor
Rahmad. Menurut Rahmad, APBK Simeulue yang hanya ratusan juta, tentu
tak sanggup memenuhi keinginan warga Simeulue untuk dialiri listrik
PLN, jika tanpa bantuan PLN, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal ini, Kadistamben Aceh, Ir Said Ikhsan menyatakan
sebetulnya sudah banyak bantuan listrik untuk Simeulue, namun belum
mampu melayani secara maksimal karena daerah itu terasing sehingga
harus dibuat jaringan khusus, tidak bisa mengambil arus dari Sumut,
seperti daerah Aceh lain di daratan.

“Melalui program Rancangan Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL)
persoalan listrik di Indonesia khususnya di Aceh, termasuk di Simeulue
sudah selesai mulai 2010 hingga 2014 nanti,” kata Ir Said Ikhsan.
Sebelum pulang, Rahmad menyerahkan permohonan tertulis berisi harapan
agar Pemerintah Aceh dapat membantu aliran listrik untuk seluruh
Simeulue. Rahmad datang ke Ditamben Aceh karena menurutnya dinas itu
masih ada sinkronisasi dengan PLN.(sal)


Thu, Aug 5th 2010, 10:50
Warga Pulau Terluar Dapat Pengobatan Gratis
Simeulue
SINABANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Simeulue, selama dua hari (3 dan 4/8) melakukan pengobatan massal terkait pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warga di dua tempat, yakni Desa Layabaung, Kecamatan Simeulue Barat dan Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue. Kedua desa itu merupakan daerah terpencil dan pulau terluar di Kabupaten Simeulue.

Pelayanan kesehatan yang berlansung di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melibatkan tiga puluh lima paramedis dari Dinkes Simeulue serta enam orang dokter. Pengobatan massal itu cukup bermanfaat bagi warga setempat. Mengingat berbagai bentuk pelayanan tersedia dalam pelaksanaannya, yakni mulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil, nifas KB, bayi dan balita serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

Amatan Serambi di lapangan selama berlangsungnya kegiatan, antusias warga yang berdatangan ke tempat pelayanan kesehatan yang disiapkan paramedis, mencapai ratusan jiwa, pelayanan dimulai sejak pukul 10.00 WIB berakhir hingga sore harinya.

Ketua tim pelaksana dari Dinas Kesehatan Simeulue, dr Armidin, kepada Serambi, rabu (4/8) mengatakan, program yang dirancang oleh Dinkes Provinsi itu supaya dapat dilaksanakan lagi ke depan. Karena kabupaten Simeulue sangat membutuhkan terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian dr Hilda Candra, yang mewakili Dinkes Provinsi Aceh, kepada Serambi menjelaskan, kegiatan yang telah dilaksanankan itu merupakan program dari kementerian kesehatan dan ditunjuk Dinkes provinsi sebagai pelaksananya. Karena Simeulue merupakan daerah kepulauan, maka dibentuklah tim sebagai pelaksanannya di lapangan.(c48)



Fri, Jul 23rd 2010, 16:08
Langgar Zona Ikan Simeulue
Tiga Boat Sibolga Ditangkap
Simeulue

SINABANG - Tiga boat ikan asal Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Simeulue, karena melanggar batas wilayah (zona) penangkapan ikan antarprovinsi. Mereka ditangkap Rabu (21/7), saat menangkap ikan tanpa hak di teritorial Simeulue, Provinsi Aceh.

Tiga boat tersebut, beserta 23 awaknya ditangkap di perairan Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue. Barang bukti yang dijarah, berupa sekitar tiga ton ikan, telah diamankan aparat kepolisian setempat di pelabuhan kargo Simeulue Timur. Ikan yang beraneka jenis itu akan dilelang agar tidak keburu busuk.

Untuk pengusutan lebih lanjut, pihak kepolisian telah mengamankan nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM) dari masing-masing boat tersebut di Mapolres Simeulue. Kapolres Simeulue, AKBP Drs Parluatan Siregar kepada Serambi, Kamis (22/7) mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga kapal itu ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk menangkap ikan di perairan Simeulue. Oleh sebab itu, pihaknya wajib menahan ketiga boat ikan asal Sibolga tersebut.

Ketiga boat ikan itu, kata Parluatan, ditangkap berdasarkan informasi yang diterima polisi dari nelayan setempat. Bahwa dalam beberapa hari terakhir ada penangkapan ikan secara besar-besaran oleh sejumlah boat luar Simeulue di perairan Pulau Tepah. Setelah titik koordinat boat-boat “asing” itu diketahui, AKBP Parluatan langsung memerintahkan anak buahnya melalui Polsek Teupah Barat--dibantu anggota polres--menuju lokasi.

Dengan menggunakan perahu milik warga, aparat polisi menyamar sebagai nelayan, karena Pol Air Simeulue belum memiliki kapal patroli. “Yang ada saat ini justru rusak dan tak mungkin digunakan. Jadi, terpaksa kita gunakan sampan untuk menyergap para pelaku,” kata Parluatan. Setelah situasi sangat memungkinkan untuk dilakukan penangkapan, para pelaku langsung disergap dan ditangkap tanpa perlawanan. Kemudian, polisi langsung menggiring ketiga boat ikan itu ke pelabuhan kargo Simeulue pada Rabu sore. (c48)

Sun, Jul 18th 2010, 12:03
Setiap Bulan
Seribu Ton Sawit Pemkab Simeulue tak Terangkut
Simeulue
SINABANG - Sulitnya sarana angkutan mengakibatkan lebih kurang seribu ton sawit milik Pemkab Simuelue dan sawit milik masyarakat tak terangkut ke daratan (Labuhan Haji Aceh Selatan dan Aceh Singkil). Akibatnya, ribuan ton sawit milik masyarakat di kabupaten itu juga urung dipanen karena kesulitan pemasaran.

Pantauan Serambi di Kecamatan Teluk Dalam Simeulue, lebih kurang kini ada sekitar 3000 hektare kebun sawit sawi milik warga telah berbuah. Bahkan sebagian dari lahan itu saat ini buah sawit itu sudah siap panen. Namun, masyarakat tak mau memanennya karena kesulitan pemasaran.

“Kami tak mau memanen sawit itu, karena setelah dipanen tak ada yang beli, karena selama ini sawit-sawit yang telah dipanen itu kesulitan memperoleh angkutan,” ujar seorang petani sawit di Teluk Dalam. Bukan hanya itu, selama ini juga banyak hasil sawit masyarakat yang membusuk, karena tak ada pembeli.

Menurut warga, bukan hanya sawit milik warga, tapi sawit milik Pemkab Simeulue sendiri cukup banyak yang tak terangkut setiap bulannya. Sebab, jika sawit itu dipaksakan untuk diangkut ke daratan seperti Labuhan Haji Aceh Selatan atau Aceh Singkil, maka kapal ferry tidak bisa mengangkut kendaraan-kendaraan milik masyarakat.

Sementara itu Bupati Simeulue, Drs Darmili yang dihubungi Serambi Jumat (16/7) tak membantah bahwa banyak sawit milik warga yang tak terangkut. Bupati Simeulue mengaku sedang mencari jalan keluar terhadap kesulitan angkutan dan pemasaran sawit milik masyarakat itu.

Kesulitan angkutan itu, kata Darmili, karena terbatasnya muatan kapal sehingga banyak buah sawit yang tak terangkut ke daratan, seprti ke Labuhan Haji dan Aceh Singkil. Selama ini tambah Darmili, sawit-sawit dari Simeulue dipasarkan ke daratan, karena di Sinabang belum ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS). “Setiap bulan sawit milik Pemkab Simeulue yang tak terangkut juga mencapai seribu ton lebih,” sebut Darmili.

Selanjutnya, Bupati Simeulue juga berharap masyarakat bersabar, karena saat ini sedang dibangun PKS di Simeulue. Menurutnya, jika PKS itu selesai dibangun, maka semua hasil panen sawit milik masyarakat akan dapat tertampung. Dia juga berharap masyarakat mendukung program pengembangan perekonomian masyarakat yang kini sedang diupayakan Pemkab Simeulue.(c48)

Fri, Jul 16th 2010, 10:25
Pendapatan Menurun, Abang Becak di Sinabang Mengeluh
Simeulue
SINABANG - Sejumlah abang becak di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, sejak beberapa bulan terakhir mengeluh. Sebab pendapatan mereka dari hari ke hari semakin menurun. Menurunya pendapatan para abvang becak itu disebabkan para pemilik toko telah memiliki kendaraan pribadi untuk mengantar barang-barang yang dibeli warga.

Alamsyah, seorang penarik becak di Kota Sinabang kepada Serambi Kamis (15/7) mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir ini penghasilan abang becak menurun drastis. Sebelumnya pendapatan mereka bisa mencapai Rp 30 ribu/hari, sekarang hanya Rp 10 ribu/hari.

Menurunnya pendapatan abang becak ini anjlok, disebabkan para pemilik toko di Pasar Sinabang saat ini sudah memiliki kenderaan sendiri untuk mengantar barang yang berbelanja di toko tersebut. “Inilah yang menjadi permasalahan kami sekarang ini, seharusnya ada kebijakan agar pemilik toko tidak dibenarkan mengantar barang-barang, sehingga pembeli akan memakai jasa abang becak untuk membawa pulang barang yang dibeli,”ujar Alamsayah.

Katanya, para abang becak sudah pernah melayangkan surat kepada pemilik toko di Pasar Sinabang, supaya barang bawaan warga yang berbelanja di sebuah toko, agar pengangkutannya menggunakan jasa abang becak, tapi sampai sejauh ini pemilik toko tidak memperdulikan nasib para banag becak.(c48)


Sun, Jul 11th 2010, 11:25
Proyek Keramba di Simeulue Mubazir
Simeulue
SINABANG - Proyek belasan unit keramba apung di Teluk Sinabang, yang menggunakan anggaran miliran rupiah dari APBA tahun 2008, kini telah terbengkali. Bahkan proyek yang belum pernah dimanfaatkan sekalipun itu, terkesan telah mubazir. Salah seorang anggota DPRK Simeulue, Marjakob, yang ditanyai Serambi Kamis (8/7) mengatakan, keramba yang terdapat di Teluk Sinabang itu menurutnya dibangun pada masa rehab-rekons pascatsunami. Menurutnya, keramba itu dikelola oleh salah seorang mantan anggota DPRA periode 2004-2009.

Hal senada juga disampaikan Rahmad, anggota DPRK Simuelue lainnya. Katanya, keramba itu merupakan proyek provinsi yang telah menghabiskan anggaran mencapai miliaran rupiah. Namun, menurut anggota DPRk Simeulue itu, proyek itu telah ditelantarkan oleh kontraktor. “Kami berharap agar instansi terkait segera melanjutkan proyek pembangunan keramba tersebut, kalau tidak kita juga meminta agar pihak penyidik mengusut kasus proyek telantar itu,”ujar Rahmad.

Saifuddin Samin, mantan anggota DPRA asal Simeulue yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (8/7) mengakui dirinya sebagai koordinator pengelolaan keramba di Teluk Sinabang itu. Katanya, proyek tersebut sumberdananya dari APBA tahun 2008, namun Saifuddin mengaku tidak persis jumlah dana untuk proyek tersebut.

Sebab, proyek keramba apung itu, karena proyeknya satu paket dengan balai benih ikan di Busung, Simeulue Timur, dan beberapa Jermal.Lebih lanjut Saifudin menyebutkan keramba tersebut bukan untuk dibagi-bagikan kepada nelayan, melainkan sebagai tempat pelatihan budidaya ikan kerapu.

Namun karena biaya tidak cukup, maka proyek itu terhenti. Namun, saat ini katanya, sedang diupayakan lagi dana dari APBA atau dari pihak ke tiga, agar keramba dimaksud dapat dimanfaatkan. Amatan Serambi, belasan keramba di Teluk Sinabang tersebut saat ini kondisinya sudah tak terusus, bahkan telah banyak yang sudah rusak.(c48)


Mon, Jul 12th 2010, 09:10
Raskin Simeulue tak Layak Konsumsi
Simeulue
BERBICARA masalah raskin, akan terbayang oleh kita kehidupan kaum duafa yang ada di setiap desa. Beras jatah orang miskin (Raskin) memang diperuntukkan bagi mereka yang menyandang label miskin. raskin sering menjadi topik pemberitaan di media massa. Kali ini raskin di Simeulue menjadi sorotan, karena dituding tak layak konsumsi, karena kualitas yang buruk, kusam dan berdebu serta berkutu.

Cerita buruknya jatah raskin yang disalurkan di Simeulue, ternyata sampai ke telingan seorang anggota DPRK Simeulue, Rahmad. Untuk memastikan khabar tersebut Rahmad dan Serambi jadi penasaran dan ingin melihat kualitas raskin yang dibagikan kepada masyarakat miskin tersebut di gudang Dolog Sub Divre Wilayah III Meulaboh di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur.

Meskipun tak ada surat tugas dari lembaganya, tapi Rahmad memberanikan diri untuk menuju ke gudang dolog tersebut. Sesampai di Gudang Daerah Terpencil (GDT) di Desa Linggi, Maisar SH, alias Erwin yang bertanggungjawab terhadap beras raskin itu menemui anggota dewan tersebut.

Setelah Rahmad menyampaikan maksud dan tujuan, Maisar tidak membantah dan tidak mengakui bahwa raskin yang dibagikan bulan itu kualitas buruk. Maisar justru menjelaskan, bahwa raskin yang disalurkan bulan lalu yang saat ini masih tersisa di gudang didatangkan dari Jawa Timur. “Seharusnya jika ada warga yang menerima beras berkualitas rendah, dikembalikan saja, dengan catatan melalui keuchik,” ujar Maisar.

Perawatan
Namun, saat Rahmad meminta agar gudang dibuka untuk melihat beras tersebut, Maisar menolak secara halus. Tanpa bermaksud menghalang-halangi tugas anggota dewan dan jurnalistik, Maisar menyebutkan gudang tersebut belum bisa dibuka selama seminggu, karena beras sedang dalam perawatan (Fumigasi).

Dijelaskan, Fumigasi itu guna mencegah kutu beras, serta binatang lainnya yang bisa merusak kualiatas beras. “Setelah proses perawatan, beras itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia,” kata pria yang sudah empat tahun berdomisili di pulau yang dikenal dengan penghasil cengkeh tersebut.

Disebutkan, jumlah raskin yang disalurkan kepada masyarakat di Simeulue setiap bulan mencapai 148, 291 ton. Dengan perincian, Kecamatan Simeulue Timur (28,145 ton/2.165 KK). Kecamatan Simeulue Tengah (19,786 ton/1.522 KK). Simeulue Barat (24,336 ton/1.872 KK). Teupah Barat (21.710 ton/1.670 KK). Selanjutnya untuk Kecamatan Teupah Selatan, (16.614 ton/1.278 KK). Salang (18.096 ton/1.392 KK). Alafan (11, 648 ton/896 KK). Teluk Dalam (7.856 ton/612 KK). Sedangkan untuk setiap KK dijatahi 13 Kg raskin, dan harga tebus masyarakat Rp 1.600/Kg dan sudah termasuk biaya angkut ke desa-desa.(Sari Muliyasno)



Tue, Jul 6th 2010, 09:34
Dandim Simeulue Diserahterimakan
Simeulue

Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Arminson menandatangani berita acara serah terima jabatan Dandim 0115/Simeulue dari Letkol Inf Wirana Prasetya Budi kepada Letkol Inf Tono, di Alun-alun Pendapa Bupati Simeulue, Senin (5/7). SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Komandan Korem 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Arminson, Senin (5/7) bertindak sebagai inspektur upacara serah terima jabatan (Sertijab) Dandim 0115 Simeulue, di Alun-alun Pendapa Bupati setempat. Para pejabat yang hadir pada tersebut antara lain, Wakil Bupati Simeulue, anggota DPRK, Kapolres Simeulue, Dandim Singkil, Dandim Abdya, serta para pejabat di jajaran Setdakab Simeulue.

Jabatan Komandan Kodim 0115/Simeulue diserahterimakan dari Letkol Inf Wirana Prasetya Budi kepada Letkol Inf Tono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapuskodal Kodam IM, selanjutnya Wirana Perasetya akan menduduki jabatan baru sebagai staf personalia di Mabes TNI AD.

Arminson dalam amanatnya mengatakan, Simeulue saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, yang disebabkan tidak saja oleh faktor geografis, akan tetapi juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Dalam kaitan ini, keberadaan Kodim 0115/Simeulue, kata Danrem TU sangat penting tidak saja dalam kontek gelar pertahanan negara. Selanjutnya sebagai satuan komando kewilayahan, satuan ini dituntut agar dapat membantu pemerintah mengelola sumber daya nasional di daerah ini.

Katanya, penggantian Dandim ini merupakan kebutuhan dari organisasi bukan dilihat dari waktu jabatannya. Disiebutkan juga, bukan hanya hanya Dandim Simeulue saja yang diganti, tapi masih ada tiga jabatan Dandim lainnya yang akan disertijabkan, yaitu Dandim Nagan Raya, Abdya, dan Dandim Aceh Besar.

Tidak main-main
Pada bagian lain Arminson mengatakan, terhadap kasus penganiayaan terhadap wartawan Harian Aceh, pada bulan Mei lalu tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelesaian BAP. “Saya tidak main-main dalam hal ini, juga soal illegal logging dan masalah-masalah yang lainnya tetap diproses,” kata Arminson.(c48)


Wed, Jul 7th 2010, 09:36
Tahanan LP Sinabang Meniggal Dunia
Simeulue
SINABANG - Seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sinabang, Minggu (4/7) menghembuskan nafasnya yang terakhir saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU). Venus (48) warga Kota Sinabang itu yang tersangkut kasus narkoba itu meninggal dunia diduga karena diserang penyakit malaria.

Menurut keterangan Plt Kepala LP Sinabang, Suparman mengatakan, sehari sebelumnya, Venus masih terlihat sehat dan sempat berolah raga di LP. Namun, pada hari naas itu kondisi lelaki yang tersangkut kasus narkoba itu terlihat kesehatanya telah terganggu.

Karena itu, tambah Suparman, sipir penjara itu segera melarikannya ke RSUD Simeulue. “Ternyata, Venus meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke RSUD,”katanya. Sedangkan status Venus sendiri menurut Suparman, masih tahanan hakim dan sudah empat bulan mendekam di LP tersebut.

Selain diserang penyakit malaria, menurut Suparman, Venus juga mengidap penyakit jantung. Dan penyakit tersebut telah dideritanya sebelum ia masuk ke LP Sinabang. Selain Venus, dilaporkan juga ada seorang tahanan lainnya juga sempat dirawat di RSUD Simeulue karena terkena penyakit malaria.(c48)

Sat, Jun 26th 2010, 10:06
Sembilan Bulan, DPRA Baru Hasilkan 1 Qanun
* Biro Hukum Serahkan 7 Raqan
Utama
BANDA ACEH - Sejak dilantik 31 September 2009 hingga 25 Juni 2010 (sembilan bulan), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru menghasilkan sebuah qanun (peraturan daerah), yaitu Qanun APBA 2010. Sementara Biro Hukum dan Humas Setda Aceh menyatakan telah menyerahkan tujuh draf rancangan qanun (raqan) ke DPRA. Pemerhati pemerintahan dan legislatif, Dr Taqwaddin MS, Jumat (25/6) kemarin mengingatkan bahwa fungsi lembaga legislatif itu ada tiga. Yakni, legislasi (membuat perundang-undangan, perda/qanun), budgetting (membahas dan mengesahkan anggaran/APBA yang disusulkan eksekutif), dan mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan APBA.

Dari tiga fungsi tersebut, menurut evaluasi dan pengamatan Taqwaddin, khusus DPRA, pelaksanaan tugas yang pertama, yaitu legislasi, kinerjanya masih sangat rendah. “Buktinya, sudah sembilan bulan bertugas, baru satu qanun yang dihasilkan, yaitu Qanun APBA 2010,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini. Seharusnya, kata Taqwaddin, setelah mengesahkan APBA 2010 pada Februari lalu, Pimpinan DPRA bersama komisi dan badan legislasinya langsung membuat jadwal pembahasan raqan yang telah ditetapkan menjadi raqan prioritas pada sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna penetapan raqan prioritas yang dilaksanakan DPRA 3 Mei 2010, dari 83 raqan yang akan dibahas pada 2009-2014, sebanyak 21 raqan dimasukkan ke dalam raqan prioritas. Raqan tersebut akan dibahas dan disahkan tahun ini. Dari 21 raqan prioritas tadi, sepuluh raqan ditargetkan akan segera diselesaikan DPRA. “Tapi, sampai Jumat kemarin kami tidak mendengar satu raqan pun yang telah dibahas DPRA secara terbuka, baik dengan eksekutif, perguruan tinggi, ormas, OKP, LSM, atau elemen sipil dan pihak terkait lainnya,” kata Taqwaddin yang memimpin Yayasan Ukhuwah. Lembaga ini sering me-review raqan-raqan Aceh yang hendak disahkan DPRA.

Kinerja DPRA yang baru untuk sementara ini, jika dibandingkan dengan kinerja DPRA sebelemnya, menurut Taqwaddin, masih lebih baik yang lama. DPRA yang lama malah sangat terbuka kepada publik dan hampir selalu mengundang berbagai elemen untuk dengar pendapat publik (hearing) saat raqan dibahas maupun menjelang disahkan. Taqwaddin mengingatkan arti penting dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai komponen. Yakni, mendapatkan masukan dan tambahan pemikiran untuk penyempurnaan qanun bersangkutan. Tujuan kedua, setelah raqan tersebut disahkan nantinya, bisa langsung dipahami dan didukung masyarakat, karena sejak awal mereka dilibatkan dalam proses promulgasinya.

Jadi, menurut Taqwaddin, agar pencitraan DPRA periode ini sama baiknya dengan DPRA periode lalu di mata masyarakat Aceh, atau bahkan lebih baik lagi, maka raqan prioritas yang telah ada drafnya atau raqan usul inisiatif dewan yang telah dibuat drafnya itu segera dibahas bersama eksekutif. Selain itu, sebelum dibawa ke sidang paripurna, disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat Aceh melalui media massa untuk mendapat masukan, koreksi, saran, dan usul penyempurnaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim MHum mengatakan, sampai Jumat (25/6) kemarin pihaknya telah menyerahkan tujuh draf raqan ke DPRA. Ketujuh draf yang telah diserahkan itu adalah Raqan Kesehatan, Raqan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Raqan Pembentukan PT Pembangunan Investasi Aceh (PIA), Raqan SOTK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Raqan Perikanan, dan Raqan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA). Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah yang ditanyai mengenai hal itu kemarin mengakui telah menerima tujuh draf raqan yang disampaikan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh. “Ketujuh raqan itu telah kita serahkan kepada Badan Legislasi DPRA dan komisi terkait untuk dipelajari apakah sudah layak dibahas bersama eksekutif dan legislatif dengan melibatkan berbagai unsur komponen masyarakat dan dinas atau lembaga teknisnya,” ujar Hasbi.

Jika raqan yang diusul eksekutif itu sudah layak untuk dibahas bersama, maka Pimpinan DPRA melalui Badan Musyawarah (Bamus) Dewan akan menetapkan penanggung jawab yang akan membahas masing-masing raqan dan menetapkan jadual masa pembahasannya. Selain tujuh raqan yang telah diserahkan eksekutif itu, ungkap Hasbi, sejumlah anggota dewan saat ini juga sedang membuat raqan usul inisiatif dewan. Di antaranya Raqan Wali Nanggroe.

Raqan itu drafnya sudah dibahas di internal dewan dan hampir final. Pada masa DPRA periode lalu, raqan ini malah sudah pernah dibahas dan disahkan DPRA. Tapi, karena eksekutif belum setuju dengan sejumlah isi raqan tersebut, sehingga Gubernur Aceh sampai kini belum memasukkannya ke dalam lembaran daerah. Padahal, sudah miliaran rupiah dana APBA dihabiskan untuk menyusunnya. Belum lagi untuk biaya studi banding sejumlah anggota dewan untuk mencari masukan ke berbagai negara di Eropa dan Asean. Draf Raqan Wali Nanggroe yang menjadi raqan usul inisiatif anggota dewan periode sekarang ini, sebagian besar isinya sudah berbeda dengan Qanun Wali Nanggroe produksi dewan lama. “Kita harapkan setelah disampaikan dalam sidang paripurna nanti, pihak eksekutif mau menerima draf Raqan Wali Nanggroe yang baru itu untuk dilanjutkan pembahasannya,” ujar Hasbi. (her)


Sat, Jun 26th 2010, 08:11
Simeulue Jadi Pusat Budidaya Ikan Kerapu
Simeulue
BANDA ACEH - Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, menjadi salah satu pusat pengembangan budi daya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Razali. “Pengembangan ikan kerapu melalui sistem keramba jaring apung itu bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan ikan di pasar dalam negeri dan ekspor,” katanya di Banda Aceh, Jumat. Pengembangan budi daya ikan kerapu jenis macan tersebut sudah dimulai sejak 2007 yang dikelola masyarakat setempat. Masing-masing keramba jaring apung melibatkan sedikitnya 80 warga dan pengelolaan dilakukan secara berkelompok.

“Itu bertujuan meningkatkan produktivitas usaha tani di daerah kepulauan dan dapat memberi manfaat optimal bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Simeulue,” kata Razali. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, ia menyebutkan, produksi ikan kerapu tersebut juga diekspor ke Hong Kong melalui pelabuhan perikanan di pulau yang sebelumnya dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di Aceh itu. Di pihak lain, Razali menyebutkan Aceh memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar, namun belum dikelola secara optimal. Potensi perikanan laut tersebut hampir merata di kabupaten/kota di kawasan pesisir. Karena itu, salah satu program sektor kelautan dan perikanan adalah meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan serta menawarkan investasi kepada pihak swasta dalam dan luar negeri.

“Hingga saat ini, perikanan tangkap di Aceh masih digarap oleh nelayan secara tradisional, sehingga produksinya belum maksimal. Selain itu, Aceh juga belum memeliki perusahaan pengolahan perikanan yang mampu menampung hasil tangkapan nelayan,” kata dia. Untuk itu, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya mengajak swasta untuk berinvestasi di sektor pengolahan ikan untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor. “Upaya sudah dilakukan, namun beberapa perusahaan dalam dan luar negeri baru sebatas melakukan MoU, dengan alasan infrastruktur pendukung di Aceh masih minim. Tapi, kami optimistis jika pembangunan pelabuhan perikanan samudera di Kota Banda Aceh selesai, akan banyak swasta yang masuk untuk mendirikan pabrik pengolahan ikan,” kata dia.(ant)


Sat, Jun 19th 2010, 10:35
Tuntut Penyelesaian Jalan Lingkar
Mahasiswa Simeulue Demo ke DPRA
Simeulue

BANDA ACEH - Dua puluhan mahasiswa asal Simeulue berunjukrasa ke Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (17/6). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Tonggak Simeulue (SMONG‘S) menyampaikan tujuh tuntutan ke DPRA, satu di antaranya mendesak pemerintah menyelesaikan jalan lingkar Simeulue yang sudah 25 tahun belum siap dibangun.

Koordinator Aksi Nofriadi dalam orasinya mengungkapkan masyarakat setempat sangat kesulitan, terutama bidang transportasi jika jalan tersebut belum siap. “Begitu banyak bantuan untuk pembangunan jalan itu, tapi kenapa tidak rampung-rampung. Padahal jalan itu adalah kebutuhan rakyat yang sudah lama diidam-idamkan,” teriak Nofriandi. Selain menyampaikan tuntutan itu, Nofriandi juga membacakan enam tuntutan lainnya. Di antaranya menolak rencana pemerintah Simeulue melakukan tukar guling lahan masyarakat sebagai pengganti lahan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang telah ditanami sawit.

Kedatangan mahasiswa itu disambut anggota DPRA, Abdullah Saleh. Dia berjanji mempelajari kembali tuntutan mahasiswa secara bersama dengan anggota DPRA lainnya guna mencari jalan keluar yang tepat.(sal)


Fri, Jun 18th 2010, 10:57
Kontraktor Simeulue Berdelegasi ke DPRK
Simeulue
SINABANG - Tak terima hasil pengumuman lelang yang diumumkan tanggal 14 Juni lalu, para kontraktor berdelagsi ke DPRK Simeulue, Selasa (15/6). Para kontraktor itu menuding panitia lelang tidak transparan. Selanjutnya, pada Rabu (16/6) anggota DPRK memanggil Kadis PU serta para panitia lelang ke gedung dewan.

Dalam pertemuan dengan para rekanan dan panitia lelang proyek itu turut hadir Wakapolres Simeulue, para asisten pemerintahan, ketua DPRK serta para anggota dewan lainnya. Dalam rapat yang dipimpin langsung ketua DPRK Simeulue, H Aryaudin itu berlangsung alot.

Suasana mulai ‘panas’ ketika anggota dewan menuntut agar persoalan ada yang membawa-bawa nama pejabat di jajaran Pemkab Simeulue itu harus diusut sesuai hukum yang berlaku. Apalagi, ada seorang anggoat dewan yang menolak masalah itu diselesai proses hukum.

Dalam kesempatan itu, ketua panitia lelang dari Dinas PU, Afit Inon mengatakan, bahwa panitia telah bekerja sesuai aturan yang ada. Menurutnya jika ada pihak rekanan yang tidak terima hasil pengumuman lelang, masih ada masa sanggah. “Kan masih ada masa sanggah, silah saja para kontraktor yangtak puas menyanggahnya,” ujar Afit Inon.

Menyangkut ada penyebutan nama pejabat teras Simeulue Afit Inon mengaku lagi panik karena didatangi sejumlah rekanan datang menemuinya. Selanjutnya, empat delegasi rekanan mengatakan, persoalan proses tender telah berulang kali terjadi di Dinas PU Simeulue. Sebab, ada rekanan yang tak lengkap dokumen juga dimenangkan panitia. “Yang anehnya lagi, ada nomor urut 20 bisa keluar sebagai pemenang tender”ujar Sofyan dan Rahmaini yang mewakili sejumlah rekanan di Simeuleu.

Menanggapi soal masih ada masa sanggah, menurut Iyan Johan selaku rekanan, itu hanya semacam surat cinta yang tak penah direspon panitia lelang. Asisten III Setkab Simeulue, Sarman Jayadi mengatakan, persoalan ini harus diproses sesuai aturan yang berlaku dan yang berhak membatalkan proses tender itu yakni pengguna anggaran apa bila sanggahan yang dimasukan itu benar serta Bupati Simeulue, tutur Sarman Jayadi di gedung DPRK setempat.(c48)



Kursi Ketua DPRK Simeulue ‘Digoyang’ * Terkait Tukar Guling Lahan PDKS
Sat, Jun 12th 2010, 10:46
Untuk Pembangunan Jalan Lingkar
Bupati Simeulue Minta DPRA Tambah Dana
Simeulue
BANDA ACEH - Bupati Simeulue, Darmili mengungkapkan dari 505 Km jalan lingkar Simeulue yang harus dibuka dan diaspal sampai kini baru 171,5 kilometer atau 33,9 persen yang sudah diaspal. Dari jalan yang telah teraspal itu, 51 persen atau sepanjang 87,5 Km kondisinya kini sudah rusak berat. Terkait masalah itu, Bupati Simeulue memohon Gubernur dan DPRA dalam perubahan APBA 2010 dan RAPBA 2011 memberikan dana tambahan untuk pengaspalan dan pembangunan jalan yang telah rusak berat itu. Hal ini disampaikan Bupati Simeulue dalam suratnya kepada DPRA, Jumat (11/6).

Ketua Komisi D DPRA, Jufri Hasanuddin didampingi Sekretarisnya Adly Tjalok kepada Serambi kemarin mengatakan kerusakan jalan di Simeulue antara lain disebabkan daerah itu sering dilanda gempa bumi. Selain itu karena sering terjadi bencana gempa dan curah hujannya tinggi, dan sulit mendapatkan bahan material jalan yang berkualitas. Karena itu, sekarang jika ada proyek pekerjaan jalan Dinas PU Simeulue perlu mengawasinya dengan ketat. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Muhyan Yunan yang dikonfirmasi mengatakan, proyek jalan yang masuk tahun ini di Simeulue bersumber dari dana otsus adalah lanjutan pembangunan jalan lingkar dengan rute Sinabang-Sibigo ada tiga seksi. Seksi I dari Km 30-42, seksi II dari Km 42-57 dan seksi III dari Km 57-114. Untuk masing-masing paket dialokasikan dana sekitar Rp 10 miliar dan ini masuk dalam paket multiyears. Tahun ini merupakan tahun terakhir yang pekerjaannya harus bisa selesai akhir tahun nanti.

Anggota DPRA asal Simeulue Sidiq Fahmi mengatakan Simeulue yang merupakan salah satu daerah kepulauan di Aceh yang pembangunan infrastrukturnya jauh tertinggal dengan daerah kepulauan lainnya seperti Kota Sabang. Banyaknya kendala, kata dan Sidiq, tidak diikuti dengan pengalokasian anggaran yang besar ke daerah itu. Kegiatan rehab rekon pasca tsunami yang dilakukan BRR bersama NGO asing, menurut Sidiq, juga belum mampu menuntaskan kerusakan infrastruktur. Untuk itu, Gubernur, DPRA, Dinas BMCK Aceh dan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus dan lebih serius untuk daerah penghasil lobster itu. “Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu jauh tertinggal dari kabupaten/kota lain di Aceh,” harap Sidiq Fahmi.(her)


Sat, Jun 12th 2010, 09:33
Listrik Byar-pet
Warga Simeulue Mengeluh
Simeulue
SINABANG - Masyarakat Simeulue, sejak beberapa hari terakhir mengeluh. Sebab, listrik sering padam alias byar-pet. Ironisnya lagi, padamnya listrik itu tanpa pemberitahun terlebih dahulu kepada pelanggan. Beberapa warga Kota Sinabang kepada Serambi mengatakan, seringnya padam listrik itu telah membuat warga jengkel pada PLN. Bahkan, warga juga telah pernah secara bersama-sama unjukrasa ke PLTD Lasikin guna mempertanyakan soal pemadaman listrik tersebut. Tapi, hingga kini pelayanan PLN di Simeulue tetap mengecewakan warga.

“Listrik hanya nyala selama 16 jam, sehari semalam, tapi dalam waktu tersebut tetap saja mati sampai beberapa kali,”ujar tokoh masyarakat Kota Sinabang itu. Manejer PLN Ranting Sinabang yang dikonfirmasi Serambi Kamis (10/6) mengatakan, kondisi mesin sebanyak lima unit sudah tua dan dengan kapasitas daya berbeda itu sudah tak mampu lagi menyuplai arus listrik secara maksimal kepada 13.000 pelanggan di Sinabang. Katanya, saat ini arus listrik mengalami devisit 500 kilo watt dari total kebutuhan 3 MW. “Sekarang sudah tiba 2 unit mesin bekas yang didatangkan dari Lampung dan telah mulai masuk sistem jaringan mudah-mudahan pekan depan masalah listrik di Simeulue sudah teratasi,” ujar Sukarman.(c48)


Fri, Jun 11th 2010, 11:04

Simeulue
SINABANG - Kursi Ketua DPRK Simeulue yang diduduki oleh H Aryaudin dari Partai Aceh, dalam beberapa hari terakhir ini mulai digoyang dengan isu tukar guling lahan pengganti untuk Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Sejumlah kader Partai Aceh di kabupaten penghasil cengkih itu memprotes kebijakan Aryaudin yang menandatangani surat pernyataan tentang proses tukar guling lahan PDKS itu.

Informasi yang diperoleh Serambi di Simeulue dalam beberapa hari terakhir menyebutkan, surat pernyataan yang ditandatangani Aryaudin, selaku Ketua DPRK, bersama Bupati Drs Darmili, menyimpang sehingga menuai protes dari warga pemilik tanah di tiga kecamatan yang terkena pembebasan lahan. Salah satu poin surat dimaksud seakan menyatakan bahwa status lahan milik masyarakat yang terkena tukar guling tersebut hanya sebagai tanah garapan.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus Partai Aceh di kepulauan tersebut telah menyebarkan selebaran yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) di Banda Aceh, telah memintai keterangan dari Aryaudin terkait hal tersebut.

Sebuah sumber menyebutkan, dalam pertemuan dengan petinggi Partai Aceh di Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2010, Aryauddin berjanji akan mencabut kembali surat pernyataan yang ditandanganinya bersama Bupati Darmili. Perjanjian itu tertuang dalam surat bermateri Rp 6000 dan ditandatangani oleh beberapa pihak terkait. Yakni, Aryaudin selaku Ketua DPRK Simeulue, Helmi M Alim (Wakil Ketua DPW PA Simeulue), Nurdin bin Murad (Ketua KPA Wilayah Simeulue), dan Muhammad Yahya, Sekeretaris Jenderal DPA PA.

“Pertemuan berlangsung di Hotel Regina Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2010, namun penandatanganan secara kolektif surat itu tanggal 31 Mei 2010,” kata sumber itu. Dalam surat perjanjian yang telah menyebar di beberapa kalangan itu, salah satu butirnya menyebutkan, bila dalam lima belas hari dari surat perjanjian itu dibuat, Aryaudin tidak mencabut surat yang dibuatnya bersama Bupati Simeulue, maka yang bersangkutan dikenai sanksi oleh DPA-PA dan DPW-PA Kabupaten Simeulue.

Dua anggota DPRK Simeulue, Rasmanudin dan H Rahamin SE, yang ditanyai Serambi Selasa (8/6), menyangkut surat pernyataan yang dibuat Aryaudin bersama Bupati Darmili, mengatakan bahwa Aryaudin tidak pernah memusyarawahkan perihal tersebut dengan para anggota DPRK Simeulue. Karenanya, mereka menganggap kebijakan atau keputusan itu dibuat sendiri oleh Ketua DPRK.

Belum sah
Sementara itu, H Aryaudin yang ditemui Serambi di ruang kerjanya, Selasa (8/6) mengatakan, surat pernyataan tentang tukar guling lahan pengganti untuk PDKS yang ditandatanganinya dengan Bupati Darmili itu belum sah. Menurut dia, isi surat yang asli masih tersimpan dalam dokumen. Aryaudin bahkan menuding penyebaran surat yang belum sah itu dilakukan orang-orang yang tidak senang terhadap dirinya. Dari kopian surat yang diterima Serambi, surat pernyataan tersebut tidak menggunakan kop resmi, tapi di tempat tanda tangan Aryaudin tertera stempel berlambang Kabupaten Simeulue, bertuliskan Pemerintah DPR Kabupaten Simeulue.(c48)
http://www.serambinews.com/news/view/32527/kursi-ketua-dprk-simeulue-digoyang

Tue, Apr 19th 2011, 16:54
Nekat Curi Besi Jembatan, Enam Pria Diamankan
Simeulue
SINABANG - Diduga curi besi jembatan, di kawasan Desa Situfa Jaya, Kecamatan Simeulue Tengah, enam pria berinisial RS (41), RI (37), AR (29), HE (23), AN (25) dan AL (29) diamankan pihak polisi resor Simeulue. Saat ini, pelaku beserta sejumlah barang bukti diamankan dan diperiksa pihak berwajib. Keenam tersangka masih dalam tahap pemeriksaan dan penyelidikan, setelah diamankan sejak minggu (17/4) kemarin.

"Masih dalam proses pemeriksaan, untuk diketahui siapa pelaku utamanya," Kata Kapolres Simeulue AKBP Parluatan Siregar, selasa (19/4). Menurutnya, pelaku dan barang bukti berhasil ditangkap setelah sebelumnya mendapat laporan dari warga setempat "Potongan besi jembatan tersebut diduga hendak dijual ke Kota Sinabang," ujarnya.

Selain mengamankan barang bukit, pihaknya juga mengamankan truk colt BK 8455 CB, kenderaan roda dua BL 3981 RD, 3 potong besi ukuran 1,5 meter, 1 tabung angin, 1 tabung gas LPG, sekop, cangkul, selang dan parang.(sari muliyasno)


Tue, Apr 19th 2011, 09:49
350 KK Transmigran Simeulue Minta Kejelasan Status
Simeulue
SINABANG - Meski telah menempati lokasi transmigrasi sejak sepuluh tahun lalu, sebanyak 350 KK transmigran yang menempati lokasi UPT I Latiung, Teupah Selatan mempersoalkan status kependudukannya. “

“Karena belum berubahnya status kependudukan mereka, maka sangat sulit mendapatkan bantuan pembangunan layaknya desa-desa di sekitar lokasi transmigrasi,” kata Sulhija penghuni lokasi tarnsmigrasi itu, pada Serambi, Minggu (17/4)

Begitupun katanya, pada tahun 2005 warga trans bermusyawarah membentuk tiga desa persiapan. Tetapi ketiga desa itu belum dianggap sebagai desa definitif lantaran belum ada penyerahan kependudukan kami kepada daerah setempat.

“Mudah-mudahan dengan terbentuknya desa persiapan, kami tidak dianggap anak tiri oleh Pemkab Simeulue. Keuchiknya juga dapat kenderaan dinas dan aparat desanya dapat honor, seperti aparat desa lainnya yang ada di Simeulue,” kata Sulhija yang juga menjabat kepala desa di salah satu desa persiapan sejak 2005 silam.

Seorang Sekdes persiapan lainnya, Amril, yang ditemui Serambi juga mengatakan hal yang sama. Bahkan katanya, luas areal yang semestinya dikelola warga trasnmigran per KK dijanjikan dua hektare, ini hanya diberikan satu hektar dengan rincian lahan pekarangan setengah hektare dan selebihnya lahan lingkungan.

Amatan Serambi di lapangan, kondisi lokasi transmigari yang ditempati ratusan KK itu sangat memperihatinkan. Sarana jalan menuju lokasi sekitar dua kilometer dari jalan provinsi itu hanya jalan ber batu. Lain lagi rumah kebanyakan sudah tak layak huni dan sudah banyak ditinggal penghuninya akibat tak tahan dengan kehidupan di sana.

Secara terpisah, Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Simeulue Zulmufti Spd, yang dikonfirmasi Serambi, Senin (18/4) mengatakan, persoalan warga trasmigran di UPT I Latiung itu, sudah ada berita acara penyerahannya kepada daerah. Tapi, dikarenakan belum seluruhnya lahan yang diterima warga di lokasi sesuai dijanjikan dua hektare per KK, maka daerah belum menerimanya dan itu masih tanggung jawab dari pihak terkait di provinsi.

“Dalam aturannya, kalau sudah berada di lokasi trans lima tahun, maka akan dialaihkan ke daerah penanggung jawabnya, kerena masih ada persoalan lain pihak daerah belum menandatangani berita acara penyerahaan transmigrasi ke daerah,” kata Zulmufti. Lebih lanjut katanya, menanggapi hal ini pihak daerah telah menyurati provinsi dan mendapat respon bahwa petugas provinsi akan turun ke Simeulue.(c48)


Mon, Apr 18th 2011, 16:31
Peserta UN Tumbang Saat mengisi LJK
Simeulue
SINABANG - Seorang siswa tumbang saat sedang mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya, senin (18/4).Siswa yang bernama Romi Lahanta tercatat sebagai siswa SMKN I Sinabang. Saat itu juga pihak sekolah langsung memboyongnya ke RSUD Simeulue.

"Siswa yang tumbang itu karena demam panas, dan akan mengikuti ujian susulan nanti," kata Kadisdik Simeulue Naskah Bin Kamar kepada Serambinews.com.

Ia menambahkan, pelaksanaan UN hari pertama di Simeulue sejauh ini tidak ada masalah baik dari segi lembaran soal maupun LJKnya. Dirincikan, jumlah peserta UN Tahun Ajaran (TA) 2011 sebanyak 1.260 siswa, terdiri dari SMA jurusan IPA 427 siswa, jurusan IPS 492 siswa. Sedangkan SMK 218 siswa, dan MA jurusan IPA 34 siswa, jurusan IPS 89 siswa.(sari muliyasno)

Mon, Apr 18th 2011, 09:28
Pembangunan Irigasi Latiung Diminta Lanjutkan
Simeulue
SINABANG - Pembangunan irigasi di Desa Latiung, Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue, yang dimulai tahun 2006 lalu, belum juga siap dikerjakan hingga saat ini. Masyarakat setempat sangat mengharapkan irugasi itu segera diselesaikan.

Camat Teupah Selatan, Suhelmi SP kepada Serambi, Jumat (15/4) mengatakan, akibat tidak tuntasnya pembangunan irigasi yang dibangun dari dana Otsus itu, sebanyak 350 hektare lahan sawah milik masyarakat di tiga desa yakni Desa Latiung, Pasir Tinggi, dan Labuan Jaya hanya bisa ditanami padi setahun sekali dengan mengandalkan air hujan.

“Irigasi yang kini terbengkalai itu sudah dibiarkan begitu saja dan telah ditumbuhi semak beluka,” katanyar. Ia menambahkan, dengan tidak tuntasnya proyek irigasi tersebut masyarakat di sana sangat kecewa. Karena, proyek irigasi hanya setengah jadi dikerjakan “Irigasi ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah seluas kurang lebih 350 hektare di tiga desa, karena tidak tuntas petani hanya berharap pada air hujan untuk turun ke sawah,” imbuhnya.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan kembali pembangunan irigasi tersebut. Sementara kontraktor plaksana pun tidak diketahui. Pihaknya berharap, semoga ada pihak-pihak yang memperhatikan kelanjutan pembangunannya sebelum hancur dan tak dapat difungsikan.(c48)


Mon, Apr 18th 2011, 09:28
Pembangunan Irigasi Latiung Diminta Lanjutkan
Simeulue
SINABANG - Pembangunan irigasi di Desa Latiung, Kecamatan Teupah Selatan, Simeulue, yang dimulai tahun 2006 lalu, belum juga siap dikerjakan hingga saat ini. Masyarakat setempat sangat mengharapkan irugasi itu segera diselesaikan.

Camat Teupah Selatan, Suhelmi SP kepada Serambi, Jumat (15/4) mengatakan, akibat tidak tuntasnya pembangunan irigasi yang dibangun dari dana Otsus itu, sebanyak 350 hektare lahan sawah milik masyarakat di tiga desa yakni Desa Latiung, Pasir Tinggi, dan Labuan Jaya hanya bisa ditanami padi setahun sekali dengan mengandalkan air hujan.

“Irigasi yang kini terbengkalai itu sudah dibiarkan begitu saja dan telah ditumbuhi semak beluka,” katanyar. Ia menambahkan, dengan tidak tuntasnya proyek irigasi tersebut masyarakat di sana sangat kecewa. Karena, proyek irigasi hanya setengah jadi dikerjakan “Irigasi ini dimanfaatkan untuk mengairi sawah seluas kurang lebih 350 hektare di tiga desa, karena tidak tuntas petani hanya berharap pada air hujan untuk turun ke sawah,” imbuhnya.

Hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dilanjutkan kembali pembangunan irigasi tersebut. Sementara kontraktor plaksana pun tidak diketahui. Pihaknya berharap, semoga ada pihak-pihak yang memperhatikan kelanjutan pembangunannya sebelum hancur dan tak dapat difungsikan.(c48)

http://aceh.tribunnews.com/news/view/54272/pembangunan-irigasi-latiung-diminta-lanjutkan

Sat, Apr 9th 2011, 22:06
Inilah Daftar Aliran Sesat yang Dilarang di Aceh
Kutaraja
BANDA ACEH - Seperti diberitakan Serambi Indonesia, Kamis (7/4) kemarin, Muspida Aceh bersama Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Rabu (6/4) untuk sementara telah menetapkan 14 aliran ajaran kepercayaan dilarang di Aceh dan harus ditutup karena terbukti sesat dan menyesatkan. (tri)

Inilah daftar sementara Aliran/Ajaran Sesat yang Dilarang di Aceh
1. Ajaran Milata Abraham (Lokasi di Bireuen)
2. Darul Arqam (Banda Aceh)
3. Ajaran Kebatinan Abidin (Sabang)
4. Aliran Syiah (Aceh)
5. Ajaran Muhammad Ilyas bin M Yusuf (Aceh)
6. Tarikat Haji Ibrahim Bonjol (Aceh Tengah)
7. Kelompok Jamaah Qur'an Hadist (Aceh Utara)
8. Ajaran Ahmadyah Qadiyan (Aceh)
9. Pengajian Abdul Majid Abdullah (Aceh Timur)
10. Ajaran Ilman Lubis (Suak Lamatan, Kecamatan Teupah Sel, Simeulue
11. Tarikat Mufarridiyah (Aceh)
12. Ajaran Ahmad Arifin (Aceh Tenggara)
13. Ajaran Makrifatullah (Banda Aceh)
14. Pengajian Al'Quran dan Hadist (Kecamatan Simpang Ulim dan Madat, Aceh Timur)

Aliran Ajaran yang Diduga Sesat/Sempalan
1. Ajaran Salik Budha (Kecamatan Tangan-Tangan dan Kuala Bataee, Abdya
2. Ajaran Sukardi (Gampong Teungoh, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar)
3. Mukmin Mubalik (Banda Aceh dan Aceh Besar)
4. Dugaan Pendangkalan Aqidah (Kecamatan Simeulue Timur, Simeulue)
http://aceh.tribunnews.com/news/view/53488/inilah-daftar-aliran-sesat-yang-dilarang-di-aceh


Sat, Jan 8th 2011, 21:20
Tak Mampu Mendaki, Truk Terperosok ke Parit
Simeulue

SINABANG - Sebuah truk pengangkut bahan bangunan dengan nomor polisi BA 9038 ZG, terperosok ke dalam parit setelah tak mampu lagi mendaki di tanjakan Gunung Laayon Teupah Barat, Sabtu (8/1/2011). Untung tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Truk yang disopiri Zul (37) yang memuat bahan bangunan melaju dari arah Simeulue Timur tujuan Kecamatan Simeulue Tengah. Tepatnya ditanjakan yang menikung di Gunung Laayon, ada pengendara sepeda motor yang terjatuh saat berusaha menyalip truk tersebut.

Zul berusaha menghentikan truknya demi menghindari sepeda motor yang terjatuh. Namun bukannya berhenti, truk tersebut malah berjalan mundur dan kemudian terperosok ke dalam parit.(sari muliyasno)
--

Editor: ibrahim ajie





Fri, Jan 7th 2011, 15:27
Mahasiswa USM Cabang Sinabang, Minta Kejelasan Status Operasional
Simeulue
SINABANG - Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah (USM) cabang Simeulue, saat ini merasa was-was terkait status tempat mereka menimba ilmu di universitas tersebut. Karena, menjelang empat semester kuliah status izin operasionalnya dari Dikti belum juga keluar, sehingga menimbulkan pertanyaan dari mahasiswa yang saat ini berjumlah lebih dari tiga ratusan mahasiswa.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Serambi Mekkah (USM) cabang Simeulue Abu Naim kepada Serambi, kamis (6/1) mengatakan, belum dikeluarkannya izin resmi pengoperasian kampus USM di Kabupaten Simeulue, sangat berpengaruh kepada mahasiswa yang sedang menuntut ilmu. Oleh sebab itu pihak BEM meminta kepada pihak terkait maupun ketua Yayasan supaya dapat mempercepat proses izin operasional.

Kemudian beberapa anggota DPRK Simeulue yang diminta tanggapannya oleh Serambi mengatakan, menyangkut izin resmi operasional kampus USM cabang Sinabang memang belum keluar dari Dikti. Akan tetapi, pihak dewan belum lama ini telah merima surat dari pihak yayasan USM di Banda Aceh untuk dapat mengeluarkan rekomendasi terkait kampus luar domisili.

Rasmanudin H Rahamin anggota DPRK Simeulue yang membidangi pendidikan menyatakan, surat yang masuk ke dewan itu belum dirapatkan bersama ketua dan anggota lainnya. Namun katanya, surat yang meminta DPRK untuk mengeluarkan surat rekomendasi akan tetap dibahas di dewan.(c48)



Fri, Jan 7th 2011, 15:31
Anak Kerbau Lahir Tanpa Kaki
Warga Simeulue Heboh
Simeulue

SINABANG - Seekor anak kerbau lahir tanpa sepasang kaki belakang. Peristiwa langka itu mengejutkan warga Kemukiman Bano, Kecamatan Simeulue Tengah, Simeulue. Mereka pun berbondong-bondong untuk menyaksikan. Ardimarta alias Amarabu (40) , pemiliki kerbau menuturkan pagi Jumat (7/1) dia berangkat dari rumah ingin melihat kerbau miliknya, yang diketahui sudah bunting tua. "Tapi saya kaget ketika melihat kerbau itu sudah melahirkan anak yang tidak ada sepasang kaki bagian belakang," tuturnya kepada Serambinews.com.

Anak kerbau yang baru lahir tanpa kaki itu, kata Amarabu, kondisinya cukup sehat dan tetap berbaring tak jauh dari induknya.Sesekali induknya mendekat menyapi anaknya. Namun setelah memastikan kalau anak kerbau itu memang miliknya, Amarabu pun langsung menggendongnya dan diboyong ke kampung. Sejak itu spontan anak kerbau tanpa kaki menjadi perhatian masyarakat. Sejak pagi hingga menjelang sore hari, masyarakat tak henti-hentinya berdatangan untuk melihat kejadian yang tergolong langka itu. (Sari Muliyasno)

Editor: Ampuh Devayan


Sun, Oct 17th 2010, 11:19
Kebakaran Hanguskan 30 Ruko di Sinabang
Simeulue

Sebanyak 30 pintu Ruko di Jalan Perdagangan, Pasar Sinabang, sabtu (16/10). Rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah menjelang shalat shubuh. Kerugian di taksir mencapai Rp 2 Miliar. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG – Teriakan kebakaran mengoyak keheningan menjelang subuh, Sabtu (16/10) di Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue. Api berkobar dahsyat di bangunan pertokoan Jalan Perdagangan, Sinabang. Dalam waktu sekitar tiga jam, sebanyak 30 pintu ruko rata dengan tanah. Kebakaran hebat itu dilaporkan terjadi menjelang shalat subuh. Masyarakat mengetahui kejadian itu ketika api sudah membesar sehingga sulit sekali mencari keterangan dari mana kebakaran itu berawal.

Pemilik ruko bersama masyarakat sekitarnya berjibaku memadamkan api dengan peralatan seadanya. Sebagian yang lain berusaha menyelamatkan apa saja yang bisa diselamatkan dari dalam bangunan berkonstruksi semipermanen itu. Kobaran api sulit dikuasai sehingga hampir semua korban tak bisa menyelamatkan harta benda mereka. “Lidah api menjulang setinggi 20 meter lebih,” kata Indra, salah seorang korban kebakaran.

Menurut Indra, satu rukonya tak luput dari musibah itu. Ketika kebakaran terjadi, ia bersama keluarga sedang barada di ruko lain yang tak jauh dari ruko yang terbakar. Saat api membakar rukonya, Indra tak sempat menyelamatkan barang berupa sembako dan lainnya. “Saya hanya bisa menyaksikan ketika api melalap ruko, tak bisa berbuat banyak karena api begitu cepat menjalar,” kata Indra kepada Serambi, Sabtu (16/10). Indra juga menyayangkan armada pemadam yang terlambat tiba di lokasi. “Sudah satu jam kebakaran, baru datang pemadam,” lanjutnya.

Korban lainnya, Hanafiah mengatakan, saat api membakar rukonya yang menjual pakaian dan peralatan olah raga, dirinya hanya bisa pasrah sehingga semua barang ludes. Kerugian Hanafiah diperkirakan tak kurang Rp 300 juta. “Saat mendengar teriakan kebakaran, saya langsung keluar untuk menyelamatkan diri, hanya satu rak kaca sempat saya tarik ketika ke luar dari dalam ruko, yang lainnya habis,” ujar Hanafiah sambil menahan kesedihan.

Kepala Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah (Bapedalda) Simeulue, Drs Gusni membantah tudingan yang menyebut armada pemadam kebakaran terlambat tiba di lokasi. “Informasi kebakaran itu sudah terlambat kami terima, itu pun disampaikan warga Air Dingin, bukan dari warga di lokasi kejadian,” kata Gusni.

Menurut Gusni, ketika mobil pemadam tiba, sudah dua ruko dilalap api dan api baru berhasil dipadamkan hampir tiga jam. Bupati Simeulue, Drs Darmili yang ditanyai wartawan di sela-sela meninjau lokasi kebakaran mengatakan, Pemkab Simeulue akan berupaya membantu para korban, terutama bantuan masa panik termasuk membangun tenda-tenda darurat untuk lokasi pengungsian.

Kapolres Simeulue AKBP Parluatan Siregar menyebutkan, pihaknya telah memintai keterangan dua saksi yang melihat kebakaran tersebut. Menurut pihak kepolisian, perkiraan kerugian ditaksir mencapai Rp 2 miliar. “Dugaan sementara akibat arus pendek listrik, belum ada indikasi sabotase,” kata Kapolres Simeulue.(c48)


Sun, Sep 19th 2010, 11:24
Bupati Simeulue Diduga Ancam Wartawan Peliput Demo
Utama
SINABANG - Aksi demo besar-besaran yang terjadi di Simeulue selama dua hari berturut-turut, Kamis-Jumat (16-17/9) berimbas pada munculnya rasa tidak aman terhadap sejumlah wartawan yang meliput aksi tersebut. Dua wartawan Metro TV dan seorang lagi bekerja untuk media online secara resmi membuat pengaduan ke Polres Simeulue karena merasa terancam dengan pernyataan Bupati Simeulue setelah mereka dijemput dari penginapan seusai meliput demo pada hari kedua.

Seperti diketahui, massa dalam jumlah besar yang menamakan diri mereka Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus), Jumat dan Sabtu (16-17/9) menyerbu ke Gedung DPRK dan Kantor Bupati Simeulue di Sinabang.

Dalam aksinya, Kammpus mendesak BPK dan KPK mengaudit harta kekayaan pejabat Simeulue dan juga mengaudit APBK yang dialokasikan untuk Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Kammpus juga mengultimatum, jika dalam tempo sebulan pihak BPK dan KPK tidak mengindahkan tuntutan tersebut, mereka akan melakukan aksi lanjutan di provinsi.

Dalam rangkaian aksi tersebut, Bupati Darmili menandatangani pernyataan yang disodorkan demonstran yang intinya bersedia diaudit dan diselidiki KPK mengenai dana minus Rp 12,2 miliar sesuai temuan BPK dan juga pernyataan kesediaan menerbitkan SK pembatalan areal tukar guling lahan PDKS di tiga kecamatan yaitu Simeulue Tengah, Teupah Barat, dan Salang.

Panggil wartawan
Gencarnya pemberitaan aksi demo di Simeulue--yang selama ini adem-adem saja--diduga menyengat kalangan elit pemerintahan di kabupaten kepulauan tersebut. Menurut laporan yang diterima Serambi, seusai aksi demo hari kedua, Jumat (17/9), dua wartawan Metro TV, yaitu Chairan Manggeng dan Safwan dijemput dari penginapan mereka di Wisma Harti Sinabang untuk menghadap Bupati Simeulue, Drs Darmili di pendopo. Penjemputan itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.00 WIB.

Dalam keterangannya kepada rekan-rekan seprofesinya di Sinabang, Sabtu (18/9), Chairan mengungkapkan, setiba di pendopo pada Jumat sore itu, ia bersama rekannya telah ditunggu oleh Bupati Darmili serta beberapa orang yang diduga loyalis bupati.

Menurut Chairan, dalam pertemuan itu, Bupati Darmili menyampaikan keberatan atas pemberitaan yang ditayangkan Metro TV, termasuk tentang jumlah massa (demonstran) yang dilaporkan mencapai 15.000 orang serta soal defisit anggaran Simeulue sebesar Rp 90 miliar. “Bupati Darmili mengatakan jumlah massa yang datang hanya dua ratusan orang, tidak sampai belasan ribu. Sedangkan tentang adanya defisit anggaran, Bupati Darmili tidak menerima seperti diberitakan,” kata Chairan mengutip pernyataan Bupati Darmili.

Terhadap keberatan itu, Chairan dan rekannya mengaku sudah berusaha memberikan penjelasan. Mengenai jumlah massa yang disebutkan merupakan perkiraan (dugaan) sedangkan defisit anggaran dikutip oleh wartawan berdasarkan orasi demonstran yang disampaikan secara terbuka.

Bernada ancaman
Masih menurut keterangan Chairan Manggeng, dalam pertemuan di pendopo pada sore itu, Bupati Darmili yang didampingi para pendukungnya juga sempat mengeluarkan kata-kata, “...kalau tidak mengangkat berita baik-baik tentang Simeulue, lebih baik tak usah di sini.”

Pernyataan ini dianggap oleh Chairan sebagai bentuk menghalang-halangi tugas wartawan sekaligus bernada ancaman. Padahal, kata Chairan, dalam melaksanakan tugasnya wartawan dilindungi Undang-Undang Pers. “Saya merasa tidak nyaman dan sekaligus tidak aman bertugas karena pernyataan yang dikeluarkan Bupati Darmili. Kami juga merasa dipermalukan di hadapan orang-orang bupati,” ujar Chairan.

Perlindungan polisi
Merasa tak aman--apalagi mereka masih melakukan tugas liputan di Simeulue--akhirnya setelah keluar dari pendopo bupati, Chairan bersama rekannya menuju ke Mapolres Simeulue meminta perlindungan aparat keamanan dari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan. Pada Jumat malam, pihak Polres Simeulue menempatkan dua personel polisi berjaga-jaga di tempat penginapan mereka di Wisma Harti Sinabang.

Selanjutnya, pada Sabtu (18/9) siang, Chairan secara resmi melaporkan Bupati Darmili ke Polres Simeulue dengan surat pengaduan Nomor: LP/94/9/ix/2010/NAD/KSPK. Menurut informasi, selain Chairan dan Safwan, ikut pula membuat laporan (pengaduan) seorang wartawan lainnya yang bekerja untuk media online yaitu Sarkawi.

Menurut laporan, aksi demo di Simeulue mendapat perhatian serius dari wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Isu akan adanya demo secara besar-besaran sudah merebak sejak beberapa hari sebelum aksi itu berlangsung, bahkan kedua wartawan Metro TV tersebut dilaporkan sudah berada di Sinabang sejak Rabu (15/9) atau sehari sebelum massa Kammpus beraksi.

Tak angkat telepon
Upaya Serambi untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Bupati Simeulue terkait dugaan dirinya menghalang-halangi tugas wartawan bahkan ada pernyataan yang dinilai bernada ancaman, hingga tadi malam belum berhasil. Ketika dihubungi berkali-kali ke nomor HP-nya sepanjang sore kemarin, Darmili tidak mengangkat panggilan masuk ke nomornya. Begitu pun pesan singkat yang dikirim Serambi, tidak direspons.

Permintaan konfirmasi juga sudah dilakukan dengan menghubungi Humas Setdakab Simeulue, namun pihak humas mengaku tak bisa memberikan keterangan karena tak mengetahui sama sekali adanya pemanggilan wartawan Metro TV ke pendopo oleh bupati.

Wakapolres Simeulue, Kompol Azas Siagian SH yang ditanyai wartawan membenarkan pada Jumat (17/9) malam, saat wartawan Metro TV meminta perlindungan, pihaknya telah menugaskan dua anggota polisi untuk mengamankan mereka di penginapan. Pihak kepolisian juga sudah menerima pengaduan resmi yang dilaporkan oleh para wartawan tersebut dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.(c48/nas)
http://www.serambinews.com/news/view/39035/bupati-simeulue-diduga-ancam-wartawan-peliput-demo


Sat, Sep 18th 2010, 11:25
Gelombang Unjuk Rasa Kembali Landa Simeulue
* Bupati Darmili Sakit
Utama
SINABANG - Gelombang unjuk rasa kembali melanda Sinabang, ibu kota Kabupaten Simeulue, Jumat (17/9) setelah sehari sebelumnya aksi serupa mengagetkan masyarakat dan pejabat di kabupaten kepulauan tersebut. Pada aksi unjuk rasa hari kedua kemarin, massa yang juga dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus) menuntut Ketua DPRK Simeulue menghadirkan Bupati Darmili ke gedung dewan namun gagal karena bupati dilaporkan mendadak sakit.

Sebagaimana pantauan Serambi, pergerakan aksi Jumat kemarin berlangsung mulai pukul 09.00 WIB dan hanya terfokus ke Gedung DPRK Simeulue. Massa mendesak Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin untuk menghadirkan Bupati Simeulue, Drs Darmili ke gedung dewan guna menjelaskan berbagai hal yang selama ini menjadi tanda tanya masyarakat, seperti pembayaran honor yang selalu tertunda serta penyebab lambannya pembangunan Simeulue.

Desakan agar pihak DPRK menghadirkan Bupati Darmili ternyata tak kunjung terealisasi, padahal pada aksi unjuk rasa sehari sebelumnya Ketua DPRK sudah menyanggupi untuk menghadirkan bupati. Kepada massa pengunjukrasa, Ketua DPRK Simeulue, Aryaudin mengatakan pihaknya telah melaksanakan tugas sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk melayangkan surat panggilan kepada Bupati Darmili.

Karena Bupati Darmili tak kunjung memenuhi panggilan DPRK--sekaligus untuk bertemu dengan massa pengunjukrasa--suasana sempat panas. Massa kembali mendesak DPRK menjemput Darmili di kantornya. Desakan agar menjemput Darmili di kantornya ditanggapi oleh Ketua DPRK Simeulue dengan cara menuju ke kantor bupati yang tak jauh dari gedung dewan. Tak lama kemudian, Ketua DPRK kembali namun tidak bersama Darmili.

Bupati sakit
Melihat Ketua DPRK gagal membawa Darmili, suasana bertambah panas sehingga massa sempat terlibat saling dorong dengan aparat keamanan. Dalam kondisi yang nyaris tak terkendali itu, Aryaudin menjelaskan bahwa Bupati Darmili tidak bisa hadir karena sakit.

Setelah mendapat penjelasan singkat dari Ketua DPRK, pengunjukrasa kembali berorasi. Naskah orasi yang mereka bacakan tidak beda dengan yang mereka sampaikan sebelumnya namun ada penekanan agar semua yang tertuang dalam petisi Kammpus dilaksanakan dengan sebenar-benarnya.

Menjelang bubar pada pukul 16.00 WIB, lagi-lagi massa membentangkan kain putih sepanjang 80 meter di depan Gedung DPRK Simeulue. Kain putih itu menjadi media membubuhkan tanda tangan seluruh mahasiswa dan masyarakat yang berunjukrasa. Setelah itu massa bergerak ke halaman Masjid Agung Simeulue melaksanakan doa bersama. (c48)


Fri, Sep 17th 2010, 11:13
BPK dan KPK Didesak Audit APBK Simeulue
* Bupati Teken Petisi Tuntutan Mahasiswa
Utama

Demonstran dari Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakan Peduli Simeulue (Kammpus), berorasi di depan gedung DPRK Simeulue, kamis (16/9). Dalam salah satu orasinya mereka menuntut agar mobil bagi anggota dewan yang telah dibeli dikembalikan lagi dan dijual untuk menutup devisit anggaran di Kabupaten Simeulue yang mencapai Rp 12,2 miliar pada tahun 2009. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Seribuan demonstran yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Simeulue (Kammpus), Kamis (16/9), melakukan aksi unjukrasa di Kantor Bupati dan DPRK setempat. Mereka mendesak Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit dana APBK Simeulue secara menyeluruh.

Aksi yang dikoordinir Nofriadi dan penanggung jawab Abdullah Dagang itu dimulai sekitar pukul 10.00 WIB kemarin, dengan mengambil start dari SD Muhammadiyah, Simeulue Timur. Dalam aksinya, mereka berjalan kaki mengitari pasar Sinabang, ibukota Kabupaten Simeulue, sambil meneriakkan yel-yel “hidup mahasiswa” yang menarik perhatian sejumlah warga setempat untuk menyaksikannya.

Dari pasar, massa demonstran dengan mengusung sejumlah poster yang bertuliskan berbagai tuntutan, meneruskan aksinya ke Kantor Bupati dan DPRK setempat, dengan melewati Masjid Agung Sinabang. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Simeulue, massa berjalan dengan tertib ke dua instansi itu untuk menyampaikan tuntutan dan aspirasinya.

Di halaman kantor bupati massa menyampaikan orasinya secara bergantian, setelah beberapa saat berorasi aksi massa kebanyakan didominasi oleh laki-laki itu meminta bupati menemui mereka. Berselang beberapa saat kemudian, Bupati Simeulue Drs Darmili datang menemui para pendemo.

Di depan Bupati Darmili, para pendemo melalui penanggung jawab aksi Abdullah Dagang, menyampaikan beberapa tuntutan. Di antara tuntutan tertulis pendemo sebanyak delapan poin, yakni mendesak BPK dan KPK, secara bersama-sama langsung turun ke Simeulue untuk melakukann audit secara menyeluruh terhadap dana APBK, PAD Simeulue, yang dilaporkan sering terjadi defisit anggaran.

Selain itu para mahasiswa mendesak segera agar BPK dan KPK mengaudit terhadap harta kekayaan pejabat Simeulue dan juga mengaudit dana APBK yang dialokasikan kepada Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Dalam poin tuntutan ini, juga diultimatum apabila dalam tempo satu bulan pihak BPK dan KPK tidak mengindahkan tuntutan mahasiswa, maka mahasiswa akan melakukan aksi lanjutan di Provinsi.

Petisi Kammpus
Setelah membacakan tuntutan di depan Bupati Darmili, menyusul pembacaan petisi Kammpus sebanyak sembilan poin, di antaranya bupati bersedia diaudit dan diselidiki KPK dana minus Rp 12,2 miliar sesuai temuan audit BPK dan Bupati Simeulue mengeluarkan SK pembatalan areal tukar guling lahan PDKS di tiga kecamatan, Simeulue Tengah, Teupah Barat, dan Salang.

Seusai pembacaan petisi yang berisi sembilan poin tuntutan itu, para demonstran langsung meminta persetujuan dan kesediaan Bupati Darmili untuk menandatanganinya. Menyikapi tuntutan para demonstran Kammpus ini, Bupati Darmili yang tak diberikan kesempatan untuk berbicara, langsung mengambil ballpoint dari saku bajunya dan kemudian menandatangani petisi itu.

Setelah selesai melakukan orasi di depan Kantor Bupati, sekitar pukul 13.35 WIB, massa menuju Gedung DPRK Simeulue yang tak begitu jauh dari kantor bupati. Di gedung dewan ini, demonstran Kammpus kembali menyampaikan aspirasi dan tuntutannya dengan minta pihak DPRK untuk mengembalikan mobil-mobil dinas baru untuk dijual, guna menutupi defisit anggaran Simeulue.

Tidak hanya itu, para demonstran Kammpus juga meminta DPRK Simeulue untuk segera membentuk panitia khusus (Pansus), guna menyikapi semua tuntutan yang disampaikan pada hari itu, termasuk mencari penyebab minimnya realisasi PAD, yang ditaregetkan Rp 30 miliar, tapi realisasinya hanya sekitar Rp 10 miliar. Setelah melaksanakan aksi unjukrasa yang sebelumnya memang jarang sekali dilaksanakan, para demonstran Kammpus membubarkan diri dengan tertib untuk kembali ke tempat masing-masing.(c48)



Thu, Sep 16th 2010, 10:12
Dokter di RSUD Simeulue belum Masuk Kerja
Simeulue

Seorang pasien diturunkan dari ambulan untuk dirawat di RSUD Simeulue, Rabu (15/9). Saat ini sebanyak enam dokter di rumah sakit setempat belum masuk kerja setelah libur lebaran. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Sebanyak enam dari 10 dokter di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue, nekad mudik ke kampungnya tanpa mendapat izin dari pihak rumah sakit tempat. Akibatnya, saat ini dalam memenuhi pelayanan terhadap masyarakat yang datang berobat, terpaksa harus turun tangan seluruh perawat tak terkecuali direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan setempat yang juga berprofesi dokter.

Kepala dinas kesehatan Simeulue, dr Ikhsan, M Kes, yang ditemui Serambi, Rabu (15/9) di sela-sela melayani pasien di rumah sakit setempat mengatakan, sudah kewajiban seorang dokter untuk membantu melayani pasien. Latar belakang profesi saya kan dokter, saat-saat begini waktu dokternya tidak ada di tempat wajib turun melayani pasien,” katanya. Terkait dengan pekerjaan di instansinya sendiri kata Ikhsan, tetap juga dilaksanakan. Bahkan Ia akan menunggu sampai para dokter itu kembali masuk kerja, baru akan meninggalkan rumah sakit.

Dokter Ikhsan berharap jangan sampai tidak ada dokter, pelayanan kapada masyarakat yang datang berobat tidak terlayani, ujarnya di ruang poli umum kepada Serambi.Sementara itu direktur RSUD Simeulue, dr Hanif, yang dikonfirmasi Serambi terkait belum masuk para dokter mengatakan, belum tahu sampai kapan dokter yang pulang kampung itu kembali ke Simeulue. Ia merincikan ke enam dokter yang belum masuk kerja itu, lima dokter umum dan satu dokter gigi. (c48)

Thu, Sep 16th 2010, 10:07
Simeulue Kekurangan 74 Tenaga Bides
Simeulue
SINABANG - Untuk memenuhi pelayanan persalinan terhadap ibu hamil, selama ini Kabupaten Simeulue masih kekurangan tenaga bidan desa (bides) sebanyak 74 orang, untuk di tempatkan di Puskemas Pembantu (pustu) dan Poskesdes yang tersebar di delapan kecamatan dalam wilayah Simeulue. Karena, belum terpenuhinya tenaga bides di setiap Poskesdes tak jarang warga yang melakukan persalinan masih ditangani oleh dukun beranak, terutama di daerah pedalaman.

Hal ini dikatakan Kepala Dinas Kesehatan Simeulue, dr Ikhsan M Kes, kepada Serambi, Rabu (15/9). Jumlah bides yang tersedia saat ini di Simeulue hanya 95 orang dan belum dapat membantu warga yang berdiam dalam 138 desa di Simeulue. Di rumah sakit Simeuelue saja perlu ada bidan minimal 20 orang, belum lagi untuk yang di puskesmas” kata Ikhsan. Oleh karena ia berharap kepada bides yang ada saat ini terutama di daerah terpencil supaya bekerja secara proaktif membantu persalinan kepada ibu hamil di desa sekitar mereka ditempatkan.

Kemudian dalam penerimaan pegawai nanti, pihak dinas kesehatan setempat telah mengusulkan sebayak 25 orang tenaga bides, supaya dengan penambahan tenaga bides ini, persalinan ibu hamil yang masih ditangani dukun beranak menjadi berkurang. (c48)


Tue, Sep 7th 2010, 12:13
Jalan Sinabang-Luan Balu Rusak Parah
Simeulue
SINABANG - Jalan provinsi dari Luan Balu—Sinabang, Simeulue Timur, kini rusak parah. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta segera mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan tersebut. Kondisi jalan itu dilaporkan anggota Pansus DPRK Simeulue kepada Serambi Senin kemarin.

Anggota Pansus DPRK Simeuleu yang beranggotakan, Mawardi Nasra, M Andi, Asnawi dan Rasmanuddin H Rahamin SE, dan Rahmad selaku ketua. Kepada Serambi Rasmanuddin mengatakan, Pemerintah Aceh melalui Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh harus segera mengalokasikan dana untuk memperbaiki jalan yang telah rusak berat itu.

Sebab, untuk memperbaiki jalan tersebut tak mungkin jika dianggarkan melalui APBK. Untuk masa yang akan datang Pemerintah Aceh diharapkan benar-benar menunjuk pengawas jika membangun jalan. Sehingga, jalan yang dibangun benar-benar berkualitas, tidak seperti jalan Sinabang-Luan Balu ini.

Menurut M Andi, cepat rusaknya aspal jalan di Simeulue karena pelaksanaannya terkesan asal-asalan, sehingga umur jalan sangat singkat. Bahkan kata dia, sambungan jalan Ujung Tinggi-Air Pinang ini di sekitar Titi Olor masih dalam tahap pengerjaan. “Masak jalan masih dalam tahap pengerjaan, tapi pada pangkalnya sudah rusak lagi,” sebut politisi PKS ini.

Pada bagian lain anggota DRK Simeulue itu juga menyoroti Bupati Simeulue yang terus membiarkan truk-truk tronton yang melebihi tonase lalu lalang saban hari mengangkut material di lintas Sinabang-Luan Balu, sehingga badan jalan semakin hancur.

Mestinya dengan kelas jalan seperti itu, sangat dilarang truk ukuran 10 roda merayap di jalan tersebut. “Kalau kali ini Pemkab Simeulue tidak tegas kepada para kontraktor, maka proses pembangunan jalan lingkar Simeulue tidak akan selesai-selesai,”ujar anggota DPRK Simeulue tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi C DPRK Simeulue, Rahmad yang juga Ketua Pansus Jalan dari Sinabang- Luan Balu ini menambahkan. Sangat sependapat dengan harapan para anggotanya. Katanya, setidaknya Kadis BMCK Aceh segara meminta tanggungjawab pihak pengusaha yang mengoperasikan truk-truk 10 roda di jalana tersebut.(c48)




Tue, Aug 31st 2010, 11:14
Diduga Mengandung Emas, Warga Simeulue Kumpul Batu
Utama

Puluhan warga seputaran Kampung Kolok, Simeulue Timur, Simeulue, Senin (30/8) mendatangi lokasi ditemukannya batu diduga mengandung biji emas. Untuk mendapatkan batu itu warga menggali dengan peralatan seadanya. SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Puluhan warga di seputaran Desa Kolok, Simeulue Timur, sejak beberapa hari terakhir berbondong-bondong ke Simpang Air Terjun Desa Kolok, tak jauh dari permukiman warga, untuk mengumpulkan bebatuan yang mereka yakini mengandung bijih emas. Informasi yang dihimpun Serambi di lapangan dari sejumlah warga, batu yang diduga mengandung emas itu ditemukan pertama kali dua minggu lalu. Awalnya, seorang warga yang secara tidak sengaja mengorek-ngorek tanah di lokasi itu menemukan bebatuan yang warnanya kekuning-kuningan. Inilah yang kemudian dia dan warga setempat yakini sebagai batu emas.

Sejak penemuan itu, kabar tentang batuan emas pun merebak ke seantero Simeulue. Lalu berdatanganlah warga dari berbagai pelosok Simeulue ke Desa Kolok untuk menggali dan mengumpul bebatuan yang mereka yakini mengandung emas tersebut. Menariknya, karena masih ragu, ada beberapa warga Desa Kolok yang berinisiatif mengirim sampel batu tersebut kepada rekan mereka di luar Desa Kolok yang mempunyai alat penguji emas. Tujuannya, untuk diperiksa apakah batu tersebut betul mengandung emas atau tidak.

Tapi, menurut Yulijar, warga Desa Kolok kepada Serambi, Senin (30/8) di lokasi penggalian, meski sampel batu tersebut sudah berhari-hari dikirim, hasil pemeriksaannya belum juga diterima warga Kolok. Anehnya, karena belum ada kejelasan, puluhan warga setempat masih terus melanjutkan penggalian dan pengumpulan batu tersebut. Setelah karung yang mereka bawa penuh batu, barulah mereka bawa pulang ke rumah. Hampir setiap pemburu batu mengandung emas di Desa Kolok melakukan hal itu.

Hal senada dikatakan Wariadi, warga setempat. Menurutnya, walaupun belum ada kepastian apakah sampel batu yang mereka kirim untuk diperiksa itu positif mengandung emas atau tidak, tapi yang pasti warga sudah hampir dua minggu rutin melakukan penggalian dengan peralatan seadanya. “Bahkan ada yang menggali pada malam hari, karena siangnya puasa,” ujar Weriadi yang dibenarkan temannya, Muhidin.

Anggota DPRK Simeulue yang ditanyai Serambi, Senin (30/8), terkait aktivitas warga berburu “batu emas” itu, mengaku tidak tahu adanya aktivitas penggalian itu. “Saya bahkan tidak tahu ada batuan yang mengandung emas di Desa Kolok. Warga jangan mudah percaya sebelum diperiksa kandungannya. Jangan-jangan cuma batu biasa yang tak ada sedikit pun kandungan emasnya,” kata Wakil Ketua DPRK Simeulue, Asdarmansyah. Begitupun, kata Asdarmansyah, pihaknya bersama anggota dewan lainnya akan segera meninjau lokasi penggalian batu yang dipercaya warga Desa Kolok mengandung butiran emas itu. (c48)

Sat, Aug 28th 2010, 10:24
Hasil Pemeriksaan BPK
Laporan Keuangan Simeulue tidak Wajar
* Saldo Kas Minus Rp 12,2 Miliar
Utama
BANDA ACEH - Dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Simeulue tahun anggaran (TA) 2009 ditemukan berbagai permasalahan. Di antaranya, saldo kas per 31 Desember 2009 minus Rp 12,2 miliar. Juga ditemukan kerugian negara Rp 1,8 miliar. Atas kondisi itu, BPK memberi penilian terhadap LKPD kabupaten penghasil cengkih tersebut dengan opini “tidak wajar” (adverse opinion).

Kepala BPK Perwakilan Banda Aceh, Abd Rifai Saleh kepada Serambi kemarin mengatakan, laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD Kabupaten Simuelue sudah diserahkan kepada bupati dan ketua DPRK setempat pada Selasa (24/8). “Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Simeulue diberi opini tidak wajar,” ungkapnya. Menurut Rifai Saleh, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata masih ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas LKPD Kabupaten Simuelue TA 2009. “Bahkan pengelolaan keuangan dan penyusunan LKPD Kabupaten Simeulue tahun anggaran 2009 belum sesuai dengan ketentuan,” katanya.

Dalam pemeriksaan per 31 Desember 2009 ditemukan, ada enam kasus yang menimbulkan kerugian daerah, totalnya Rp 1.819.606.492,51. Temuan tentang adanya kerugian daerah itu merupakan hasil pemeriksaan BPK yang dilakukan sejak TA 2005 sampai 2008. Dari jumlah kerugian tersebut yang sudah dikembalikan baru 2,23 persen atau sebesar Rp 41.593.750. Akan tetapi, dalam laporan BKP tersebut tidak dijelaskan rinci apa saja keenam kasus dimaksud. Namun, dalam pemeriksaan itu, pihaknya menemukan bahwa belanja TA 2009 senilai 12.289.505.424 menggunakan pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2010. Kemudian ditemukan pula saldo kas daerah pada akhir tahun per 31 Desember 2009 minus Rp 12.245.681.424.

Kas bon Rp 2,2 miliar
Sedangkan pokok-pokok temuan yang dinilai sebagai ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaporan keuangan, antara lain, masih ditemukannya kas bos TA 2009 sebesar Rp 2.200.450.000, sisa uang persedian (UP) satuan kerja perangkat daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 yang terlambat disetor sebesar Rp 507.047.452. Kemudian aset tetap terjadi perubahan yang tidak dikuasai pemerintah berupa peralatan dan mesin senilai Rp 1.152.072.639.

BPK juga menemukan adanya belanja bantuan sosial kepada baitul mal setempat Rp 1,27 miliar yang tidak melalui mekanisme APBK. Termasuk aset pemenerimaan senilai Rp 5.658.807.210 yang dimanfaatkan oleh instansi vertikal yang belum memiliki dukungan berita acara pinjam pakai. Sedangkan pengadaan tanah seluas 107.665 m2 pada TA 2009 senilai Rp 5.627.069.980 belum bersertifikat, termasuk pajak penghasilan (PPh) atas pengadaan tanah yang belum dipungut sebesar Rp 230.890.850. “Belum adanya sertifikat terhadap tanah yang dibeli dengan dana pemerintah tersebut sangat rawan terjadi penyimpangan, yakni kemungkinan beralihnya aset negara ke pihak lain yang tidak berhak,” katanya. (sup)


IPPELMAS JAKARTA MENGADAKAN ACARA BUKA PUASA BERSAMA

Jakarta, 22 Agustus 2010

Bulan Suci Ramadhan merupakan bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Islam se-dunia, sebab bulan suci ramadhan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh keberkahan Allah Swt. Momentum bulan puasa ini menjadi kesempatan bagi Ippelmas Jakarta mengadakan “ Buka Puasa Bersama Sekaligus Silaturahmi Mahasiswa/Masyarakat Simeulue Se - Jabotabek” yang bertema “ Dengan Momentum Bulan Suci Ramadhan 1431 H/2010 M, Mari Kita Perkokoh Ukhuwah Islamiyah Masyarakat Simeulue Se -Jabotabek” kegiatan ini berlangsung di Aula.Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Acara yang sangat sederhana ini tedapat diskusi publik dan santunan anak yatim kepada Taman Pendidikan Al-Qur’an Dauratul Ilmi Jakarta. Tidak kalah pentingnya kegiatan ini di hadiri oleh elemen organisasi kepemudaan (OKP) seperti Himpunan Mahasiswa islam Cabang Jakarta Raya (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Komite Mahasiswa Pemuda Aceh-Nusantara (KMPAN), Ikatan Mahasiswa Pemuda Aceh Cabang Jakarta Timur ( IMAPA-JAKTIM) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Univ.Ibnu Chaldun Jakarta.

Wahidin selaku ketua pelaksana dan juga sebagai pendiri Ippelmas Jakarta mengatakan, kegiatan ini didasari oleh kondisi masyarakat simeulue dijakarta dan sekitarnya, hampir sepuluh tahun lebih persatuan dan kesatuan masyarakat simeulue se-jabotabek ini sudah tidak terkoordinir dengan baik.Apakah ini dikarnakan kesibukan masing-masing atau hal lain.Namun menurut hemat kami hal yang paling menonjol adalah terjadinya misst komunikasi. Masih menurut wahidin yang juga aktivis mahasiswa Jakarta ini mengatakan, sebenarnya kegiatan ini adalah tugas dan tanggung jawab Himas Jakarta.tetapi Himas Jakarta sudak aktif karna terjadi kevakuman kepengurusan.Melihat keadaan ini Ippelmas Jakarta mencoba untuk menggagas kegiatan tersebut, dan Alhamdulillah kegiatan ini mendapat dukungan dari berbagai pihak dan terlaksana dengan baik yang penuh kebersamaan dan keakraban.Tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami sebagai Ippelmas Jakarta, bahwa bukan lagi kita berwacana dan beretorika melainkan berbuat dan berkarya untuk memberikan yang terbaik bagi daerah simeulue tercinta.

Sementara itu dalam diskusi publik yang menajdi narasumber adalah Bapak Syafruddin Ngulma Simeulue dan Bapak Zainal Husen.MBA.Menurut Syafruddin Ngulma Simeulue sebagai mahasiswa yang hidup ditengah hiruk pikuk kota metropolitan sudah selayaknya berpacu dan mampu bersaing diera globalisasi ini, dan tetaplah mengedepankan aklak yang baik dan jangan terjerumus dalam system politik praktis, saudara-saudara datang jauh-jauh dari kampung halaman kejakarta untuk mencari ilmu dan tranferlah ilmu yang kalian dapat untuk membangun simeulue kedepan.Maju mundurnya simeulue ada ditangan kalian.

Sedangkan Zainal Husen.MBA menyampaikan, Himpunan Masyarakat Simeulue - Himas Jakarta merupakan salah satu wadah tempat berhimpunnya masyarakat simeulue, namun sangat disayangkan sampai saat ini Himas Jakarta seaka-akan hilang ditelan bumi.Sehingga memberikan dampak tersendiri bagi persatuan dan kesatuan masyarakat simeulue yanga da dijakarta dan sekitarnya, coba bayangkan sesama masyarakat simeulue sudak tidak saling kenal mengenal, inikan sangat ironis.Sampai-sampai kalau ada yang sakit, atau lainnya kita tidak tahu sama sekali.

Menurut beliau Himas Jakarta in harus dibangun kembali. Langkah pertama adalah melakukan Musyawarah Besar (MUBES) sehingga dengan terlaksanya mubes ini akan terbentuk susunan kepengurusan Himas Jakarta yang baru dan dapat memperbaharui kesalahpahaman dan ketimpangan yang selama ini terjadi dapat diperbaiki. Lanjut beliau, ini bukan untuk kepentingan pribadi melainkan untuk kepentingan kita bersama masyarakat simeulue terus terang saya sebagai anak ulau sangat prihatin dengan kondisi ini, masalah siapa yang terpilih menjadi ketua Himas Jakarta mari kita dukung secara bersama-sama.
Menyangkut masalah Himas Jakarta mendapat tanggapan dari Aslam Hidayat dan Ahmad Mulia, mereka berpendapat seyogianya Himas Jakarta jangan dibawah keranah politik, sebab Himas ini kan sebagai organisasi panguyuban masyarakat Simeulue yang menghimpun dan merangkul masyarakat untuk terbinanya persatuan masayrakat simeulue itu sendiri.Tetapi kalau Himas Jakarta ini dijadikan kendaraan politik dan hanya untuk kepentingan sesaat ya seperti yang lihat sekarang semuanya amburadul dan sudah tidak terkoordinir.Kami Ippelmas Jakarta berharap kondisi Himas Jakarta ini dapat diperbaiki secepatnya, dan kami menghanturkan terima kasih kepada Bapak/Ibu, saudara /I yang telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil.Semoga menjadi amal ibadah bagi semua dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah Swt.


Tue, Aug 3rd 2010, 09:36
25 Ribu Penduduk Simeulue belum Nikmati Listrik
Simeulue
BANDA ACEH - Sebanyak 25 ribu
atau 30 persen penduduk Simeulue dilaporkan belum menikmati aliran
listrik. Mereka tersebar di empat kecamatan dan di 33 desa di daerah
kepulauan itu. Pemerintah Aceh diharap dapat memprioritaskan kebutuhan
warga ini.



Anggota DPRK Simeulue, Rahmad menyampaikan keluhan itu ke Dinas
Pertambangan dan Energi (Distamben) Aceh di Banda Aceh, Senin (2/8).
Kedatangannya diterima Kadistamben Aceh, Ir Said Ikhsan, Kabid Migas
Listrik dan Pemanfaatan Energi, Ir T Syakur, serta Kasie Energi dan
Kelistrikan, Dedi M Reza ST.



“Bahkan, delapan desa atau seluruh desa di Kecamatan Alafan belum ada
aliran listrik. Sisanya di Kecamatan Teluk Dalam empat desa, Kecamatan
Simeulue Barat 10 Desa, dan Kecamatan Salang sembilan Desa. Di
kecamatan Salang, tiang sudah ada, tapi titik api belum ada,” lapor
Rahmad. Menurut Rahmad, APBK Simeulue yang hanya ratusan juta, tentu
tak sanggup memenuhi keinginan warga Simeulue untuk dialiri listrik
PLN, jika tanpa bantuan PLN, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat.
Menanggapi hal ini, Kadistamben Aceh, Ir Said Ikhsan menyatakan
sebetulnya sudah banyak bantuan listrik untuk Simeulue, namun belum
mampu melayani secara maksimal karena daerah itu terasing sehingga
harus dibuat jaringan khusus, tidak bisa mengambil arus dari Sumut,
seperti daerah Aceh lain di daratan.

“Melalui program Rancangan Umum Pembangkit Tenaga Listrik (RUPTL)
persoalan listrik di Indonesia khususnya di Aceh, termasuk di Simeulue
sudah selesai mulai 2010 hingga 2014 nanti,” kata Ir Said Ikhsan.
Sebelum pulang, Rahmad menyerahkan permohonan tertulis berisi harapan
agar Pemerintah Aceh dapat membantu aliran listrik untuk seluruh
Simeulue. Rahmad datang ke Ditamben Aceh karena menurutnya dinas itu
masih ada sinkronisasi dengan PLN.(sal)


Thu, Aug 5th 2010, 10:50
Warga Pulau Terluar Dapat Pengobatan Gratis
Simeulue
SINABANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Aceh, bekerja sama dengan Dinkes Kabupaten Simeulue, selama dua hari (3 dan 4/8) melakukan pengobatan massal terkait pelayanan kesehatan secara cuma-cuma bagi warga di dua tempat, yakni Desa Layabaung, Kecamatan Simeulue Barat dan Desa Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue. Kedua desa itu merupakan daerah terpencil dan pulau terluar di Kabupaten Simeulue.

Pelayanan kesehatan yang berlansung di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) melibatkan tiga puluh lima paramedis dari Dinkes Simeulue serta enam orang dokter. Pengobatan massal itu cukup bermanfaat bagi warga setempat. Mengingat berbagai bentuk pelayanan tersedia dalam pelaksanaannya, yakni mulai dari pemeriksaan kesehatan ibu hamil, nifas KB, bayi dan balita serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.

Amatan Serambi di lapangan selama berlangsungnya kegiatan, antusias warga yang berdatangan ke tempat pelayanan kesehatan yang disiapkan paramedis, mencapai ratusan jiwa, pelayanan dimulai sejak pukul 10.00 WIB berakhir hingga sore harinya.

Ketua tim pelaksana dari Dinas Kesehatan Simeulue, dr Armidin, kepada Serambi, rabu (4/8) mengatakan, program yang dirancang oleh Dinkes Provinsi itu supaya dapat dilaksanakan lagi ke depan. Karena kabupaten Simeulue sangat membutuhkan terkait dengan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian dr Hilda Candra, yang mewakili Dinkes Provinsi Aceh, kepada Serambi menjelaskan, kegiatan yang telah dilaksanankan itu merupakan program dari kementerian kesehatan dan ditunjuk Dinkes provinsi sebagai pelaksananya. Karena Simeulue merupakan daerah kepulauan, maka dibentuklah tim sebagai pelaksanannya di lapangan.(c48)



Fri, Jul 23rd 2010, 16:08
Langgar Zona Ikan Simeulue
Tiga Boat Sibolga Ditangkap
Simeulue

SINABANG - Tiga boat ikan asal Sibolga, Sumatera Utara (Sumut), ditangkap aparat Kepolisian Resor (Polres) Simeulue, karena melanggar batas wilayah (zona) penangkapan ikan antarprovinsi. Mereka ditangkap Rabu (21/7), saat menangkap ikan tanpa hak di teritorial Simeulue, Provinsi Aceh.

Tiga boat tersebut, beserta 23 awaknya ditangkap di perairan Pulau Teupah, Kecamatan Teupah Barat, Simeulue. Barang bukti yang dijarah, berupa sekitar tiga ton ikan, telah diamankan aparat kepolisian setempat di pelabuhan kargo Simeulue Timur. Ikan yang beraneka jenis itu akan dilelang agar tidak keburu busuk.

Untuk pengusutan lebih lanjut, pihak kepolisian telah mengamankan nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM) dari masing-masing boat tersebut di Mapolres Simeulue. Kapolres Simeulue, AKBP Drs Parluatan Siregar kepada Serambi, Kamis (22/7) mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, ketiga kapal itu ternyata tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk menangkap ikan di perairan Simeulue. Oleh sebab itu, pihaknya wajib menahan ketiga boat ikan asal Sibolga tersebut.

Ketiga boat ikan itu, kata Parluatan, ditangkap berdasarkan informasi yang diterima polisi dari nelayan setempat. Bahwa dalam beberapa hari terakhir ada penangkapan ikan secara besar-besaran oleh sejumlah boat luar Simeulue di perairan Pulau Tepah. Setelah titik koordinat boat-boat “asing” itu diketahui, AKBP Parluatan langsung memerintahkan anak buahnya melalui Polsek Teupah Barat--dibantu anggota polres--menuju lokasi.

Dengan menggunakan perahu milik warga, aparat polisi menyamar sebagai nelayan, karena Pol Air Simeulue belum memiliki kapal patroli. “Yang ada saat ini justru rusak dan tak mungkin digunakan. Jadi, terpaksa kita gunakan sampan untuk menyergap para pelaku,” kata Parluatan. Setelah situasi sangat memungkinkan untuk dilakukan penangkapan, para pelaku langsung disergap dan ditangkap tanpa perlawanan. Kemudian, polisi langsung menggiring ketiga boat ikan itu ke pelabuhan kargo Simeulue pada Rabu sore. (c48)

Sun, Jul 18th 2010, 12:03
Setiap Bulan
Seribu Ton Sawit Pemkab Simeulue tak Terangkut
Simeulue
SINABANG - Sulitnya sarana angkutan mengakibatkan lebih kurang seribu ton sawit milik Pemkab Simuelue dan sawit milik masyarakat tak terangkut ke daratan (Labuhan Haji Aceh Selatan dan Aceh Singkil). Akibatnya, ribuan ton sawit milik masyarakat di kabupaten itu juga urung dipanen karena kesulitan pemasaran.

Pantauan Serambi di Kecamatan Teluk Dalam Simeulue, lebih kurang kini ada sekitar 3000 hektare kebun sawit sawi milik warga telah berbuah. Bahkan sebagian dari lahan itu saat ini buah sawit itu sudah siap panen. Namun, masyarakat tak mau memanennya karena kesulitan pemasaran.

“Kami tak mau memanen sawit itu, karena setelah dipanen tak ada yang beli, karena selama ini sawit-sawit yang telah dipanen itu kesulitan memperoleh angkutan,” ujar seorang petani sawit di Teluk Dalam. Bukan hanya itu, selama ini juga banyak hasil sawit masyarakat yang membusuk, karena tak ada pembeli.

Menurut warga, bukan hanya sawit milik warga, tapi sawit milik Pemkab Simeulue sendiri cukup banyak yang tak terangkut setiap bulannya. Sebab, jika sawit itu dipaksakan untuk diangkut ke daratan seperti Labuhan Haji Aceh Selatan atau Aceh Singkil, maka kapal ferry tidak bisa mengangkut kendaraan-kendaraan milik masyarakat.

Sementara itu Bupati Simeulue, Drs Darmili yang dihubungi Serambi Jumat (16/7) tak membantah bahwa banyak sawit milik warga yang tak terangkut. Bupati Simeulue mengaku sedang mencari jalan keluar terhadap kesulitan angkutan dan pemasaran sawit milik masyarakat itu.

Kesulitan angkutan itu, kata Darmili, karena terbatasnya muatan kapal sehingga banyak buah sawit yang tak terangkut ke daratan, seprti ke Labuhan Haji dan Aceh Singkil. Selama ini tambah Darmili, sawit-sawit dari Simeulue dipasarkan ke daratan, karena di Sinabang belum ada Pabrik Kelapa Sawit (PKS). “Setiap bulan sawit milik Pemkab Simeulue yang tak terangkut juga mencapai seribu ton lebih,” sebut Darmili.

Selanjutnya, Bupati Simeulue juga berharap masyarakat bersabar, karena saat ini sedang dibangun PKS di Simeulue. Menurutnya, jika PKS itu selesai dibangun, maka semua hasil panen sawit milik masyarakat akan dapat tertampung. Dia juga berharap masyarakat mendukung program pengembangan perekonomian masyarakat yang kini sedang diupayakan Pemkab Simeulue.(c48)

Fri, Jul 16th 2010, 10:25
Pendapatan Menurun, Abang Becak di Sinabang Mengeluh
Simeulue
SINABANG - Sejumlah abang becak di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue, sejak beberapa bulan terakhir mengeluh. Sebab pendapatan mereka dari hari ke hari semakin menurun. Menurunya pendapatan para abvang becak itu disebabkan para pemilik toko telah memiliki kendaraan pribadi untuk mengantar barang-barang yang dibeli warga.

Alamsyah, seorang penarik becak di Kota Sinabang kepada Serambi Kamis (15/7) mengatakan, sejak beberapa bulan terakhir ini penghasilan abang becak menurun drastis. Sebelumnya pendapatan mereka bisa mencapai Rp 30 ribu/hari, sekarang hanya Rp 10 ribu/hari.

Menurunnya pendapatan abang becak ini anjlok, disebabkan para pemilik toko di Pasar Sinabang saat ini sudah memiliki kenderaan sendiri untuk mengantar barang yang berbelanja di toko tersebut. “Inilah yang menjadi permasalahan kami sekarang ini, seharusnya ada kebijakan agar pemilik toko tidak dibenarkan mengantar barang-barang, sehingga pembeli akan memakai jasa abang becak untuk membawa pulang barang yang dibeli,”ujar Alamsayah.

Katanya, para abang becak sudah pernah melayangkan surat kepada pemilik toko di Pasar Sinabang, supaya barang bawaan warga yang berbelanja di sebuah toko, agar pengangkutannya menggunakan jasa abang becak, tapi sampai sejauh ini pemilik toko tidak memperdulikan nasib para banag becak.(c48)


Sun, Jul 11th 2010, 11:25
Proyek Keramba di Simeulue Mubazir
Simeulue
SINABANG - Proyek belasan unit keramba apung di Teluk Sinabang, yang menggunakan anggaran miliran rupiah dari APBA tahun 2008, kini telah terbengkali. Bahkan proyek yang belum pernah dimanfaatkan sekalipun itu, terkesan telah mubazir. Salah seorang anggota DPRK Simeulue, Marjakob, yang ditanyai Serambi Kamis (8/7) mengatakan, keramba yang terdapat di Teluk Sinabang itu menurutnya dibangun pada masa rehab-rekons pascatsunami. Menurutnya, keramba itu dikelola oleh salah seorang mantan anggota DPRA periode 2004-2009.

Hal senada juga disampaikan Rahmad, anggota DPRK Simuelue lainnya. Katanya, keramba itu merupakan proyek provinsi yang telah menghabiskan anggaran mencapai miliaran rupiah. Namun, menurut anggota DPRk Simeulue itu, proyek itu telah ditelantarkan oleh kontraktor. “Kami berharap agar instansi terkait segera melanjutkan proyek pembangunan keramba tersebut, kalau tidak kita juga meminta agar pihak penyidik mengusut kasus proyek telantar itu,”ujar Rahmad.

Saifuddin Samin, mantan anggota DPRA asal Simeulue yang dikonfirmasi Serambi, Kamis (8/7) mengakui dirinya sebagai koordinator pengelolaan keramba di Teluk Sinabang itu. Katanya, proyek tersebut sumberdananya dari APBA tahun 2008, namun Saifuddin mengaku tidak persis jumlah dana untuk proyek tersebut.

Sebab, proyek keramba apung itu, karena proyeknya satu paket dengan balai benih ikan di Busung, Simeulue Timur, dan beberapa Jermal.Lebih lanjut Saifudin menyebutkan keramba tersebut bukan untuk dibagi-bagikan kepada nelayan, melainkan sebagai tempat pelatihan budidaya ikan kerapu.

Namun karena biaya tidak cukup, maka proyek itu terhenti. Namun, saat ini katanya, sedang diupayakan lagi dana dari APBA atau dari pihak ke tiga, agar keramba dimaksud dapat dimanfaatkan. Amatan Serambi, belasan keramba di Teluk Sinabang tersebut saat ini kondisinya sudah tak terusus, bahkan telah banyak yang sudah rusak.(c48)


Mon, Jul 12th 2010, 09:10
Raskin Simeulue tak Layak Konsumsi
Simeulue
BERBICARA masalah raskin, akan terbayang oleh kita kehidupan kaum duafa yang ada di setiap desa. Beras jatah orang miskin (Raskin) memang diperuntukkan bagi mereka yang menyandang label miskin. raskin sering menjadi topik pemberitaan di media massa. Kali ini raskin di Simeulue menjadi sorotan, karena dituding tak layak konsumsi, karena kualitas yang buruk, kusam dan berdebu serta berkutu.

Cerita buruknya jatah raskin yang disalurkan di Simeulue, ternyata sampai ke telingan seorang anggota DPRK Simeulue, Rahmad. Untuk memastikan khabar tersebut Rahmad dan Serambi jadi penasaran dan ingin melihat kualitas raskin yang dibagikan kepada masyarakat miskin tersebut di gudang Dolog Sub Divre Wilayah III Meulaboh di Desa Linggi, Kecamatan Simeulue Timur.

Meskipun tak ada surat tugas dari lembaganya, tapi Rahmad memberanikan diri untuk menuju ke gudang dolog tersebut. Sesampai di Gudang Daerah Terpencil (GDT) di Desa Linggi, Maisar SH, alias Erwin yang bertanggungjawab terhadap beras raskin itu menemui anggota dewan tersebut.

Setelah Rahmad menyampaikan maksud dan tujuan, Maisar tidak membantah dan tidak mengakui bahwa raskin yang dibagikan bulan itu kualitas buruk. Maisar justru menjelaskan, bahwa raskin yang disalurkan bulan lalu yang saat ini masih tersisa di gudang didatangkan dari Jawa Timur. “Seharusnya jika ada warga yang menerima beras berkualitas rendah, dikembalikan saja, dengan catatan melalui keuchik,” ujar Maisar.

Perawatan
Namun, saat Rahmad meminta agar gudang dibuka untuk melihat beras tersebut, Maisar menolak secara halus. Tanpa bermaksud menghalang-halangi tugas anggota dewan dan jurnalistik, Maisar menyebutkan gudang tersebut belum bisa dibuka selama seminggu, karena beras sedang dalam perawatan (Fumigasi).

Dijelaskan, Fumigasi itu guna mencegah kutu beras, serta binatang lainnya yang bisa merusak kualiatas beras. “Setelah proses perawatan, beras itu aman untuk dikonsumsi oleh manusia,” kata pria yang sudah empat tahun berdomisili di pulau yang dikenal dengan penghasil cengkeh tersebut.

Disebutkan, jumlah raskin yang disalurkan kepada masyarakat di Simeulue setiap bulan mencapai 148, 291 ton. Dengan perincian, Kecamatan Simeulue Timur (28,145 ton/2.165 KK). Kecamatan Simeulue Tengah (19,786 ton/1.522 KK). Simeulue Barat (24,336 ton/1.872 KK). Teupah Barat (21.710 ton/1.670 KK). Selanjutnya untuk Kecamatan Teupah Selatan, (16.614 ton/1.278 KK). Salang (18.096 ton/1.392 KK). Alafan (11, 648 ton/896 KK). Teluk Dalam (7.856 ton/612 KK). Sedangkan untuk setiap KK dijatahi 13 Kg raskin, dan harga tebus masyarakat Rp 1.600/Kg dan sudah termasuk biaya angkut ke desa-desa.(Sari Muliyasno)



Tue, Jul 6th 2010, 09:34
Dandim Simeulue Diserahterimakan
Simeulue

Danrem 012/Teuku Umar Kolonel Inf Arminson menandatangani berita acara serah terima jabatan Dandim 0115/Simeulue dari Letkol Inf Wirana Prasetya Budi kepada Letkol Inf Tono, di Alun-alun Pendapa Bupati Simeulue, Senin (5/7). SERAMBI/SARI MULIYASNO
SINABANG - Komandan Korem 012/Teuku Umar, Kolonel Inf Arminson, Senin (5/7) bertindak sebagai inspektur upacara serah terima jabatan (Sertijab) Dandim 0115 Simeulue, di Alun-alun Pendapa Bupati setempat. Para pejabat yang hadir pada tersebut antara lain, Wakil Bupati Simeulue, anggota DPRK, Kapolres Simeulue, Dandim Singkil, Dandim Abdya, serta para pejabat di jajaran Setdakab Simeulue.

Jabatan Komandan Kodim 0115/Simeulue diserahterimakan dari Letkol Inf Wirana Prasetya Budi kepada Letkol Inf Tono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapuskodal Kodam IM, selanjutnya Wirana Perasetya akan menduduki jabatan baru sebagai staf personalia di Mabes TNI AD.

Arminson dalam amanatnya mengatakan, Simeulue saat ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, yang disebabkan tidak saja oleh faktor geografis, akan tetapi juga disebabkan belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Dalam kaitan ini, keberadaan Kodim 0115/Simeulue, kata Danrem TU sangat penting tidak saja dalam kontek gelar pertahanan negara. Selanjutnya sebagai satuan komando kewilayahan, satuan ini dituntut agar dapat membantu pemerintah mengelola sumber daya nasional di daerah ini.

Katanya, penggantian Dandim ini merupakan kebutuhan dari organisasi bukan dilihat dari waktu jabatannya. Disiebutkan juga, bukan hanya hanya Dandim Simeulue saja yang diganti, tapi masih ada tiga jabatan Dandim lainnya yang akan disertijabkan, yaitu Dandim Nagan Raya, Abdya, dan Dandim Aceh Besar.

Tidak main-main
Pada bagian lain Arminson mengatakan, terhadap kasus penganiayaan terhadap wartawan Harian Aceh, pada bulan Mei lalu tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelesaian BAP. “Saya tidak main-main dalam hal ini, juga soal illegal logging dan masalah-masalah yang lainnya tetap diproses,” kata Arminson.(c48)


Wed, Jul 7th 2010, 09:36
Tahanan LP Sinabang Meniggal Dunia
Simeulue
SINABANG - Seorang tahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sinabang, Minggu (4/7) menghembuskan nafasnya yang terakhir saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum (RSU). Venus (48) warga Kota Sinabang itu yang tersangkut kasus narkoba itu meninggal dunia diduga karena diserang penyakit malaria.

Menurut keterangan Plt Kepala LP Sinabang, Suparman mengatakan, sehari sebelumnya, Venus masih terlihat sehat dan sempat berolah raga di LP. Namun, pada hari naas itu kondisi lelaki yang tersangkut kasus narkoba itu terlihat kesehatanya telah terganggu.

Karena itu, tambah Suparman, sipir penjara itu segera melarikannya ke RSUD Simeulue. “Ternyata, Venus meninggal dunia ketika dalam perjalanan menuju ke RSUD,”katanya. Sedangkan status Venus sendiri menurut Suparman, masih tahanan hakim dan sudah empat bulan mendekam di LP tersebut.

Selain diserang penyakit malaria, menurut Suparman, Venus juga mengidap penyakit jantung. Dan penyakit tersebut telah dideritanya sebelum ia masuk ke LP Sinabang. Selain Venus, dilaporkan juga ada seorang tahanan lainnya juga sempat dirawat di RSUD Simeulue karena terkena penyakit malaria.(c48)

Sat, Jun 26th 2010, 10:06
Sembilan Bulan, DPRA Baru Hasilkan 1 Qanun
* Biro Hukum Serahkan 7 Raqan
Utama
BANDA ACEH - Sejak dilantik 31 September 2009 hingga 25 Juni 2010 (sembilan bulan), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) baru menghasilkan sebuah qanun (peraturan daerah), yaitu Qanun APBA 2010. Sementara Biro Hukum dan Humas Setda Aceh menyatakan telah menyerahkan tujuh draf rancangan qanun (raqan) ke DPRA. Pemerhati pemerintahan dan legislatif, Dr Taqwaddin MS, Jumat (25/6) kemarin mengingatkan bahwa fungsi lembaga legislatif itu ada tiga. Yakni, legislasi (membuat perundang-undangan, perda/qanun), budgetting (membahas dan mengesahkan anggaran/APBA yang disusulkan eksekutif), dan mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan dan pelaksanaan APBA.

Dari tiga fungsi tersebut, menurut evaluasi dan pengamatan Taqwaddin, khusus DPRA, pelaksanaan tugas yang pertama, yaitu legislasi, kinerjanya masih sangat rendah. “Buktinya, sudah sembilan bulan bertugas, baru satu qanun yang dihasilkan, yaitu Qanun APBA 2010,” ujar akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ini. Seharusnya, kata Taqwaddin, setelah mengesahkan APBA 2010 pada Februari lalu, Pimpinan DPRA bersama komisi dan badan legislasinya langsung membuat jadwal pembahasan raqan yang telah ditetapkan menjadi raqan prioritas pada sidang paripurna.

Dalam sidang paripurna penetapan raqan prioritas yang dilaksanakan DPRA 3 Mei 2010, dari 83 raqan yang akan dibahas pada 2009-2014, sebanyak 21 raqan dimasukkan ke dalam raqan prioritas. Raqan tersebut akan dibahas dan disahkan tahun ini. Dari 21 raqan prioritas tadi, sepuluh raqan ditargetkan akan segera diselesaikan DPRA. “Tapi, sampai Jumat kemarin kami tidak mendengar satu raqan pun yang telah dibahas DPRA secara terbuka, baik dengan eksekutif, perguruan tinggi, ormas, OKP, LSM, atau elemen sipil dan pihak terkait lainnya,” kata Taqwaddin yang memimpin Yayasan Ukhuwah. Lembaga ini sering me-review raqan-raqan Aceh yang hendak disahkan DPRA.

Kinerja DPRA yang baru untuk sementara ini, jika dibandingkan dengan kinerja DPRA sebelemnya, menurut Taqwaddin, masih lebih baik yang lama. DPRA yang lama malah sangat terbuka kepada publik dan hampir selalu mengundang berbagai elemen untuk dengar pendapat publik (hearing) saat raqan dibahas maupun menjelang disahkan. Taqwaddin mengingatkan arti penting dari rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai komponen. Yakni, mendapatkan masukan dan tambahan pemikiran untuk penyempurnaan qanun bersangkutan. Tujuan kedua, setelah raqan tersebut disahkan nantinya, bisa langsung dipahami dan didukung masyarakat, karena sejak awal mereka dilibatkan dalam proses promulgasinya.

Jadi, menurut Taqwaddin, agar pencitraan DPRA periode ini sama baiknya dengan DPRA periode lalu di mata masyarakat Aceh, atau bahkan lebih baik lagi, maka raqan prioritas yang telah ada drafnya atau raqan usul inisiatif dewan yang telah dibuat drafnya itu segera dibahas bersama eksekutif. Selain itu, sebelum dibawa ke sidang paripurna, disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat Aceh melalui media massa untuk mendapat masukan, koreksi, saran, dan usul penyempurnaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas Setda Aceh, Makmur Ibrahim MHum mengatakan, sampai Jumat (25/6) kemarin pihaknya telah menyerahkan tujuh draf raqan ke DPRA. Ketujuh draf yang telah diserahkan itu adalah Raqan Kesehatan, Raqan Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak, Raqan Pembentukan PT Pembangunan Investasi Aceh (PIA), Raqan SOTK Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Raqan Perikanan, dan Raqan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA). Ketua DPRA, Drs Hasbi Abdullah yang ditanyai mengenai hal itu kemarin mengakui telah menerima tujuh draf raqan yang disampaikan Biro Hukum dan Humas Setda Aceh. “Ketujuh raqan itu telah kita serahkan kepada Badan Legislasi DPRA dan komisi terkait untuk dipelajari apakah sudah layak dibahas bersama eksekutif dan legislatif dengan melibatkan berbagai unsur komponen masyarakat dan dinas atau lembaga teknisnya,” ujar Hasbi.

Jika raqan yang diusul eksekutif itu sudah layak untuk dibahas bersama, maka Pimpinan DPRA melalui Badan Musyawarah (Bamus) Dewan akan menetapkan penanggung jawab yang akan membahas masing-masing raqan dan menetapkan jadual masa pembahasannya. Selain tujuh raqan yang telah diserahkan eksekutif itu, ungkap Hasbi, sejumlah anggota dewan saat ini juga sedang membuat raqan usul inisiatif dewan. Di antaranya Raqan Wali Nanggroe.

Raqan itu drafnya sudah dibahas di internal dewan dan hampir final. Pada masa DPRA periode lalu, raqan ini malah sudah pernah dibahas dan disahkan DPRA. Tapi, karena eksekutif belum setuju dengan sejumlah isi raqan tersebut, sehingga Gubernur Aceh sampai kini belum memasukkannya ke dalam lembaran daerah. Padahal, sudah miliaran rupiah dana APBA dihabiskan untuk menyusunnya. Belum lagi untuk biaya studi banding sejumlah anggota dewan untuk mencari masukan ke berbagai negara di Eropa dan Asean. Draf Raqan Wali Nanggroe yang menjadi raqan usul inisiatif anggota dewan periode sekarang ini, sebagian besar isinya sudah berbeda dengan Qanun Wali Nanggroe produksi dewan lama. “Kita harapkan setelah disampaikan dalam sidang paripurna nanti, pihak eksekutif mau menerima draf Raqan Wali Nanggroe yang baru itu untuk dilanjutkan pembahasannya,” ujar Hasbi. (her)


Sat, Jun 26th 2010, 08:11
Simeulue Jadi Pusat Budidaya Ikan Kerapu
Simeulue
BANDA ACEH - Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh, menjadi salah satu pusat pengembangan budi daya ikan kerapu dengan sistem keramba jaring apung, kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Razali. “Pengembangan ikan kerapu melalui sistem keramba jaring apung itu bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan ikan di pasar dalam negeri dan ekspor,” katanya di Banda Aceh, Jumat. Pengembangan budi daya ikan kerapu jenis macan tersebut sudah dimulai sejak 2007 yang dikelola masyarakat setempat. Masing-masing keramba jaring apung melibatkan sedikitnya 80 warga dan pengelolaan dilakukan secara berkelompok.

“Itu bertujuan meningkatkan produktivitas usaha tani di daerah kepulauan dan dapat memberi manfaat optimal bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Pulau Simeulue,” kata Razali. Selain untuk memenuhi kebutuhan lokal, ia menyebutkan, produksi ikan kerapu tersebut juga diekspor ke Hong Kong melalui pelabuhan perikanan di pulau yang sebelumnya dikenal sebagai penghasil cengkeh terbesar di Aceh itu. Di pihak lain, Razali menyebutkan Aceh memiliki potensi perikanan laut yang cukup besar, namun belum dikelola secara optimal. Potensi perikanan laut tersebut hampir merata di kabupaten/kota di kawasan pesisir. Karena itu, salah satu program sektor kelautan dan perikanan adalah meningkatkan kapasitas nelayan melalui pelatihan serta menawarkan investasi kepada pihak swasta dalam dan luar negeri.

“Hingga saat ini, perikanan tangkap di Aceh masih digarap oleh nelayan secara tradisional, sehingga produksinya belum maksimal. Selain itu, Aceh juga belum memeliki perusahaan pengolahan perikanan yang mampu menampung hasil tangkapan nelayan,” kata dia. Untuk itu, Pemerintah Aceh melakukan berbagai upaya mengajak swasta untuk berinvestasi di sektor pengolahan ikan untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor. “Upaya sudah dilakukan, namun beberapa perusahaan dalam dan luar negeri baru sebatas melakukan MoU, dengan alasan infrastruktur pendukung di Aceh masih minim. Tapi, kami optimistis jika pembangunan pelabuhan perikanan samudera di Kota Banda Aceh selesai, akan banyak swasta yang masuk untuk mendirikan pabrik pengolahan ikan,” kata dia.(ant)


Sat, Jun 19th 2010, 10:35
Tuntut Penyelesaian Jalan Lingkar
Mahasiswa Simeulue Demo ke DPRA
Simeulue

BANDA ACEH - Dua puluhan mahasiswa asal Simeulue berunjukrasa ke Gedung DPRA, Banda Aceh, Kamis (17/6). Massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Tonggak Simeulue (SMONG‘S) menyampaikan tujuh tuntutan ke DPRA, satu di antaranya mendesak pemerintah menyelesaikan jalan lingkar Simeulue yang sudah 25 tahun belum siap dibangun.

Koordinator Aksi Nofriadi dalam orasinya mengungkapkan masyarakat setempat sangat kesulitan, terutama bidang transportasi jika jalan tersebut belum siap. “Begitu banyak bantuan untuk pembangunan jalan itu, tapi kenapa tidak rampung-rampung. Padahal jalan itu adalah kebutuhan rakyat yang sudah lama diidam-idamkan,” teriak Nofriandi. Selain menyampaikan tuntutan itu, Nofriandi juga membacakan enam tuntutan lainnya. Di antaranya menolak rencana pemerintah Simeulue melakukan tukar guling lahan masyarakat sebagai pengganti lahan Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS) yang telah ditanami sawit.

Kedatangan mahasiswa itu disambut anggota DPRA, Abdullah Saleh. Dia berjanji mempelajari kembali tuntutan mahasiswa secara bersama dengan anggota DPRA lainnya guna mencari jalan keluar yang tepat.(sal)


Fri, Jun 18th 2010, 10:57
Kontraktor Simeulue Berdelegasi ke DPRK
Simeulue
SINABANG - Tak terima hasil pengumuman lelang yang diumumkan tanggal 14 Juni lalu, para kontraktor berdelagsi ke DPRK Simeulue, Selasa (15/6). Para kontraktor itu menuding panitia lelang tidak transparan. Selanjutnya, pada Rabu (16/6) anggota DPRK memanggil Kadis PU serta para panitia lelang ke gedung dewan.

Dalam pertemuan dengan para rekanan dan panitia lelang proyek itu turut hadir Wakapolres Simeulue, para asisten pemerintahan, ketua DPRK serta para anggota dewan lainnya. Dalam rapat yang dipimpin langsung ketua DPRK Simeulue, H Aryaudin itu berlangsung alot.

Suasana mulai ‘panas’ ketika anggota dewan menuntut agar persoalan ada yang membawa-bawa nama pejabat di jajaran Pemkab Simeulue itu harus diusut sesuai hukum yang berlaku. Apalagi, ada seorang anggoat dewan yang menolak masalah itu diselesai proses hukum.

Dalam kesempatan itu, ketua panitia lelang dari Dinas PU, Afit Inon mengatakan, bahwa panitia telah bekerja sesuai aturan yang ada. Menurutnya jika ada pihak rekanan yang tidak terima hasil pengumuman lelang, masih ada masa sanggah. “Kan masih ada masa sanggah, silah saja para kontraktor yangtak puas menyanggahnya,” ujar Afit Inon.

Menyangkut ada penyebutan nama pejabat teras Simeulue Afit Inon mengaku lagi panik karena didatangi sejumlah rekanan datang menemuinya. Selanjutnya, empat delegasi rekanan mengatakan, persoalan proses tender telah berulang kali terjadi di Dinas PU Simeulue. Sebab, ada rekanan yang tak lengkap dokumen juga dimenangkan panitia. “Yang anehnya lagi, ada nomor urut 20 bisa keluar sebagai pemenang tender”ujar Sofyan dan Rahmaini yang mewakili sejumlah rekanan di Simeuleu.

Menanggapi soal masih ada masa sanggah, menurut Iyan Johan selaku rekanan, itu hanya semacam surat cinta yang tak penah direspon panitia lelang. Asisten III Setkab Simeulue, Sarman Jayadi mengatakan, persoalan ini harus diproses sesuai aturan yang berlaku dan yang berhak membatalkan proses tender itu yakni pengguna anggaran apa bila sanggahan yang dimasukan itu benar serta Bupati Simeulue, tutur Sarman Jayadi di gedung DPRK setempat.(c48)



Kursi Ketua DPRK Simeulue ‘Digoyang’ * Terkait Tukar Guling Lahan PDKS
Sat, Jun 12th 2010, 10:46
Untuk Pembangunan Jalan Lingkar
Bupati Simeulue Minta DPRA Tambah Dana
Simeulue
BANDA ACEH - Bupati Simeulue, Darmili mengungkapkan dari 505 Km jalan lingkar Simeulue yang harus dibuka dan diaspal sampai kini baru 171,5 kilometer atau 33,9 persen yang sudah diaspal. Dari jalan yang telah teraspal itu, 51 persen atau sepanjang 87,5 Km kondisinya kini sudah rusak berat. Terkait masalah itu, Bupati Simeulue memohon Gubernur dan DPRA dalam perubahan APBA 2010 dan RAPBA 2011 memberikan dana tambahan untuk pengaspalan dan pembangunan jalan yang telah rusak berat itu. Hal ini disampaikan Bupati Simeulue dalam suratnya kepada DPRA, Jumat (11/6).

Ketua Komisi D DPRA, Jufri Hasanuddin didampingi Sekretarisnya Adly Tjalok kepada Serambi kemarin mengatakan kerusakan jalan di Simeulue antara lain disebabkan daerah itu sering dilanda gempa bumi. Selain itu karena sering terjadi bencana gempa dan curah hujannya tinggi, dan sulit mendapatkan bahan material jalan yang berkualitas. Karena itu, sekarang jika ada proyek pekerjaan jalan Dinas PU Simeulue perlu mengawasinya dengan ketat. Kadis Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Aceh, Muhyan Yunan yang dikonfirmasi mengatakan, proyek jalan yang masuk tahun ini di Simeulue bersumber dari dana otsus adalah lanjutan pembangunan jalan lingkar dengan rute Sinabang-Sibigo ada tiga seksi. Seksi I dari Km 30-42, seksi II dari Km 42-57 dan seksi III dari Km 57-114. Untuk masing-masing paket dialokasikan dana sekitar Rp 10 miliar dan ini masuk dalam paket multiyears. Tahun ini merupakan tahun terakhir yang pekerjaannya harus bisa selesai akhir tahun nanti.

Anggota DPRA asal Simeulue Sidiq Fahmi mengatakan Simeulue yang merupakan salah satu daerah kepulauan di Aceh yang pembangunan infrastrukturnya jauh tertinggal dengan daerah kepulauan lainnya seperti Kota Sabang. Banyaknya kendala, kata dan Sidiq, tidak diikuti dengan pengalokasian anggaran yang besar ke daerah itu. Kegiatan rehab rekon pasca tsunami yang dilakukan BRR bersama NGO asing, menurut Sidiq, juga belum mampu menuntaskan kerusakan infrastruktur. Untuk itu, Gubernur, DPRA, Dinas BMCK Aceh dan pemerintah pusat perlu memberikan perhatian khusus dan lebih serius untuk daerah penghasil lobster itu. “Tujuannya, agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu jauh tertinggal dari kabupaten/kota lain di Aceh,” harap Sidiq Fahmi.(her)


Sat, Jun 12th 2010, 09:33
Listrik Byar-pet
Warga Simeulue Mengeluh
Simeulue
SINABANG - Masyarakat Simeulue, sejak beberapa hari terakhir mengeluh. Sebab, listrik sering padam alias byar-pet. Ironisnya lagi, padamnya listrik itu tanpa pemberitahun terlebih dahulu kepada pelanggan. Beberapa warga Kota Sinabang kepada Serambi mengatakan, seringnya padam listrik itu telah membuat warga jengkel pada PLN. Bahkan, warga juga telah pernah secara bersama-sama unjukrasa ke PLTD Lasikin guna mempertanyakan soal pemadaman listrik tersebut. Tapi, hingga kini pelayanan PLN di Simeulue tetap mengecewakan warga.

“Listrik hanya nyala selama 16 jam, sehari semalam, tapi dalam waktu tersebut tetap saja mati sampai beberapa kali,”ujar tokoh masyarakat Kota Sinabang itu. Manejer PLN Ranting Sinabang yang dikonfirmasi Serambi Kamis (10/6) mengatakan, kondisi mesin sebanyak lima unit sudah tua dan dengan kapasitas daya berbeda itu sudah tak mampu lagi menyuplai arus listrik secara maksimal kepada 13.000 pelanggan di Sinabang. Katanya, saat ini arus listrik mengalami devisit 500 kilo watt dari total kebutuhan 3 MW. “Sekarang sudah tiba 2 unit mesin bekas yang didatangkan dari Lampung dan telah mulai masuk sistem jaringan mudah-mudahan pekan depan masalah listrik di Simeulue sudah teratasi,” ujar Sukarman.(c48)


Fri, Jun 11th 2010, 11:04

Simeulue
SINABANG - Kursi Ketua DPRK Simeulue yang diduduki oleh H Aryaudin dari Partai Aceh, dalam beberapa hari terakhir ini mulai digoyang dengan isu tukar guling lahan pengganti untuk Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (PDKS). Sejumlah kader Partai Aceh di kabupaten penghasil cengkih itu memprotes kebijakan Aryaudin yang menandatangani surat pernyataan tentang proses tukar guling lahan PDKS itu.

Informasi yang diperoleh Serambi di Simeulue dalam beberapa hari terakhir menyebutkan, surat pernyataan yang ditandatangani Aryaudin, selaku Ketua DPRK, bersama Bupati Drs Darmili, menyimpang sehingga menuai protes dari warga pemilik tanah di tiga kecamatan yang terkena pembebasan lahan. Salah satu poin surat dimaksud seakan menyatakan bahwa status lahan milik masyarakat yang terkena tukar guling tersebut hanya sebagai tanah garapan.

Bahkan, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah pengurus Partai Aceh di kepulauan tersebut telah menyebarkan selebaran yang menyatakan bahwa Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh (PA) di Banda Aceh, telah memintai keterangan dari Aryaudin terkait hal tersebut.

Sebuah sumber menyebutkan, dalam pertemuan dengan petinggi Partai Aceh di Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2010, Aryauddin berjanji akan mencabut kembali surat pernyataan yang ditandanganinya bersama Bupati Darmili. Perjanjian itu tertuang dalam surat bermateri Rp 6000 dan ditandatangani oleh beberapa pihak terkait. Yakni, Aryaudin selaku Ketua DPRK Simeulue, Helmi M Alim (Wakil Ketua DPW PA Simeulue), Nurdin bin Murad (Ketua KPA Wilayah Simeulue), dan Muhammad Yahya, Sekeretaris Jenderal DPA PA.

“Pertemuan berlangsung di Hotel Regina Banda Aceh, tanggal 30 Mei 2010, namun penandatanganan secara kolektif surat itu tanggal 31 Mei 2010,” kata sumber itu. Dalam surat perjanjian yang telah menyebar di beberapa kalangan itu, salah satu butirnya menyebutkan, bila dalam lima belas hari dari surat perjanjian itu dibuat, Aryaudin tidak mencabut surat yang dibuatnya bersama Bupati Simeulue, maka yang bersangkutan dikenai sanksi oleh DPA-PA dan DPW-PA Kabupaten Simeulue.

Dua anggota DPRK Simeulue, Rasmanudin dan H Rahamin SE, yang ditanyai Serambi Selasa (8/6), menyangkut surat pernyataan yang dibuat Aryaudin bersama Bupati Darmili, mengatakan bahwa Aryaudin tidak pernah memusyarawahkan perihal tersebut dengan para anggota DPRK Simeulue. Karenanya, mereka menganggap kebijakan atau keputusan itu dibuat sendiri oleh Ketua DPRK.

Belum sah
Sementara itu, H Aryaudin yang ditemui Serambi di ruang kerjanya, Selasa (8/6) mengatakan, surat pernyataan tentang tukar guling lahan pengganti untuk PDKS yang ditandatanganinya dengan Bupati Darmili itu belum sah. Menurut dia, isi surat yang asli masih tersimpan dalam dokumen. Aryaudin bahkan menuding penyebaran surat yang belum sah itu dilakukan orang-orang yang tidak senang terhadap dirinya. Dari kopian surat yang diterima Serambi, surat pernyataan tersebut tidak menggunakan kop resmi, tapi di tempat tanda tangan Aryaudin tertera stempel berlambang Kabupaten Simeulue, bertuliskan Pemerintah DPR Kabupaten Simeulue.(c48)
http://www.serambinews.com/news/view/32527/kursi-ketua-dprk-simeulue-digoyang

JAM

Nonton

Sekilas Gambar Wisata DI Simeulue

Kantor Bupati Simeuleu Dikepung Pengunjuk Rasa

My Ballot Box
Menurut Anda Blog Ini ?








View Results

Radio

Widget By: Forantum

Anda Pengunjung Ke...

Terjemahan

Google Translate
Arabic Korean Japanese
Chinese Simplified Russian Portuguese
English French German
Spain Italian Dutch

Pengikut



#berita { position:fixed;_position:absolute;top:0px; center:0px; clip:inherit; _top:expression(document.documentElement.scrollTop+ document.documentElement.clientHeight-this.clientHeight); _left:expression(document.documentElement.scrollLeft+ document.documentElement.clientWidth - offsetWidth); }